KUNINGAN (MASS) – Insiden ketidakdisiplinan dalam operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kuningan baru-baru ini telah memicu reaksi keras dari kalangan dunia usaha dan hukum.
Salah satunya disuarakan Komite Tetap Bidang Hukum, Etika Usaha, dan Pendidikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kuningan Nurdiansyah Rifatullah.
Dalam statement terbuka, ia memberikan kecaman keras atas pelanggaran krusial terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Dapur MBG yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.
Insiden yang terindikasi mengabaikan prinsip-prinsip higienitas fundamental—terutama terkait protokol kebersihan personal dan penanganan pangan—dinilainya sebagai sebuah deviasi serius dari mandat program yang berorientasi pada pemenuhan gizi dan keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat.
“Program MBG dibangun atas pilar-pilar kualitas gizi, keamanan pangan, dan sanitasi yang tak dapat ditawar. Standar BGN Pusat secara eksplisit mengatur setiap tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku berkualitas, higienitas personel dapur (termasuk penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan), pemisahan zona kerja bahan mentah dan matang, hingga prosedur penyimpanan dan distribusi agar makanan tetap dalam kondisi optimal (hangat, segar, dan aman),” ujarnya, baru-baru ini.
Ia menegaskan, kegagalan untuk mematuhi aturan baku ini tidak hanya berimplikasi pada aspek etika usaha, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan publik yang serius.
Kepatuhan terhadap SOP BGN bukan hanya sekadar kelengkapan administrasi, melainkan cerminan tanggung jawab moral dan hukum terhadap kualitas asupan gizi yang kita berikan.
“Setiap dapur MBG wajib beroperasi di bawah rezim higienitas yang ketat. Pelanggaran mendasar seperti pengabaian sarung tangan atau penggunaan perhiasan saat pengolahan pangan adalah kegagalan sistemik yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Nurdiansyah.
Atas kejadian ini, lanjutnya, Kadin Kuningan telah bergerak cepat dan berkoordinasi langsung dengan pimpinan Kadin Pusat untuk menginisiasi langkah-langkah pembinaan dan penertiban yang terstruktur.
Tujuannya adalah memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kuningan memahami secara komprehensif dan mengimplementasikan secara disiplin seluruh instruksi teknis BGN.
“Langkah ini diambil sebagai upaya kolektif untuk menjaga kredibilitas program MBG, yang merupakan inisiatif strategis nasional. Kadin Kuningan mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh (audit kepatuhan) di seluruh dapur yang terlibat dalam program MBG di daerah tersebut,” tegasnya.
Peringatan Keras, kata Nurdin, Kadin Kuningan tidak akan menoleransi terulangnya insiden yang merusak integritas program dan mengancam keselamatan konsumen.
Pembinaan yang akan dilakukan oleh Kadin Pusat diharapkan dapat menjadi katalisator bagi perubahan fundamental dalam budaya kerja operasional dapur, dan jika diperlukan, sanksi tegas akan direkomendasikan bagi pihak-pihak yang secara persisten gagal memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan.
“Jangan main – main terhadap kesehatan dan nyawa Anak – anak. sebagai generasi penerus bangsa yang harus kita jaga,lindungi,Arahkan dan Didik dengan sebaik – baiknya,” ia memperingatkan. (eki)
