KUNINGAN (MASS) – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, agar sekolah termasuk swasta tidak menahan ijazah, dianggap hanya janji belaka yang tidak bisa ditepati oleh KDM.
Pasalnya, alih-alih menganggarkan dana untuk bantuan sekolah swasta terutama yang menerima siswa dari kalangan menengah ke bawah (termasuk untuk membiayai siswa menebus ijazah), Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah swasta pada tahun 2026, justru dipangkas.
Pernyataan itulah yang disampaikan anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB H Maulana Yusuf Erwinsyah.“Kalo nanya ijazah gimana? Ya sudah itu janji yang tidak ditepati,” ujarnya, di sela-sela menghadiri kegiatan PKB Kuningan, baru-baru ini.
Dikatakan Yusuf, banyak sekolah swasta mengeluh, dimana saat mereka menandatangani pencairan BPMU 2025 saja, para sekolah itu diangga ditodong dan terpaksa menandatangani beberapa kesepakatan, salah satunya menyerahkan ijazah, terlepas berapapun tunggakannya.
Padahal, kata anggota DPRD Jabar tersebut, secara data banyak yang tidak sebanding, antara temen-temen siswa yang ijazahnya harusnya ditebus dengan jumlah BPMU yang dicairkan. “Yang lebih zonk lagi BPMU 2026 itu 0 rupiah,” ujarnya kecewa.
Kebijakan KDM soal ijazah serta memangkas BPMU ini, lanjut Maulana Yusuf, dampaknya sangat merugikan sekolah swasta. Dimana harusnya semua lembaga pendidikan, sekolah, harusnya dibiayai oleh negara. Jika sekolah negeri diback up full oleh pemerintah, maka ia meminta pemerintah seharusnya minimal ada perhatian ke sekolah swasta.
“Dan (BPMU) itu sudah berlaku dari masa-masa (Gubernur) sebelumnya, Aher (Ahmad Heryawan), RK (Ridwan Kamil),” jelasnya sembari mengatakan, masa KDM ini banyak yang berubah.
Dikatakan Maulana Yusuf, meski tak jarang orang bilang sekolah swasta itu berbayar dari siswa dan seolah jangan dibantu pemerintah, ia mengamini ada kelas-kelas tersendiri. Memang ada sekolah swasta yang menengah ke atas, tapi jangan disamakan.
“Ada yang gratis, ada yang sebulan hanya Rp 30 ribu. Diharapkan pemerintah bisa mebantu ke sekolah-sekolah yang banyak menerima pendaftar siswa tidak mampu ekonomi,” jelasnya.
“Kalo alasan efisiensi, bohong. Justru yang berkurang itu dana fisik, kalo ngobrolin manusianya, harusnya BPMU tidak dihapuskan. Yang dipotong (dari pusat) itu tidak ada dana pendidikan,” imbuhnya di akhir. (eki)
