KUNINGAN (Mass) – Agenda jalan-jalan ke Pangandaran yang diikuti seluruh kepala desa dan kelurahan se Kuningan rupanya menelan biaya sekitar Rp 250 juta. Ini karena jumlah desa dan kelurahan di kota kuda ini sebanyak 376. Belum 32 camat, pejabat DPMD dan Bupati H Acep Purnama MH yang direncanakan hadir.
Keterangan ini bukan keluar dari pejabat PD BPR Kuningan, melainkan dari Ketua Komisi II DPRD, Yudi Moh Rodi, Kamis (13/4/2017). Yudi mengaku pihaknya telah mengundang PD BPR guna meminta kejelasan dari agenda jalan-jalan ke Pangandaran.
“Iya betul kami sudah mengundang PD BPR. Penjelasannya, bahwa acara liburan seperti itu tiap tahun dilaksanakan dan masuk RKAP PD BPR,” tuturnya.
Tahun lalu, imbuh Yudi, BPR mengajak UPK PNPM se Kuningan jalan-jalan ke Bandung. Sedangkan tahun ini mengajak para kepala desa dan kelurahan. Acara tersebut merupakan bagian dari servis BPR kepada nasabahnya.
“ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) itu kan lewat BPR. Ada sebagian perangkat desa juga yang menjadi nasabah. Perangkat punya SILTAP dan mengajukan kredit ke BPR,” terang politisi asal PAN itu.
Yudi mengaku, dirinya pun menanyakan alasan kenapa tidak semua perangkat desa diajak ke Pangandaran. Jawabannya, ada keterbatasan anggaran. Biaya untuk acara ke Pangandaran itu bersumber dari anggaran promosi pemasaran BPR itu sendiri.
“Dana promosi pemasaran PD BPR itu setahunnya RP 500 juta. Nah untuk kegiatan ke Pangandaran yang digunakan kurang lebih Rp 250 juta,” ungkap pria asal Ciawigebang tersebut.
Sementara itu, kuninganmass.com memperoleh data nominal ADD dan DD yang biasa dikucurkan ke desa. Untuk ADD yang sumbernya dari APBD Kuningan berkisar Rp300 juta per desa. Sedangkan DD yang bersumber dari APBN berkisar antara Rp600 juta hingga Rp800 juta per desa. (deden)
