KUNINGAN (MASS) – Iuran Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) Kuningan, dan tabungan dana UKAN-nya mengalami kenaikan. Iuran yang semula Rp1ribu kini jadi Rp5ribu,-. Lalu dana UKAN (Usaha Kesejahteraan Aparatur Negara) yang awalnya Rp5ribu, kini menjadi jadi Rp20ribu.
Hal itu, sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kunigan yang disahkan tanggal 25 Februari 2022 lalu. Keputusan ini, dilandaskan pada hasil raker 1 Korpri Kuningan.
Perlu diketahui, jumlah ASN Kuningan sendiri (anggota Korpri) sekitar 10ribu pegawai. Jumlah iuran yang dikelola Korpri, dari Rp10jutaan, naik jadi Rp50juta perbulan. Sedangkan pengelolaan dari UKAN, sekitar 2 Milyar (UKAN, sifatnya tabungan yang nantinya dikembalikan).
Keputusan kenaikan Iuran Korpri dan UKAN mulai disahkan sejak tanggal 25 Februari 2022
Ketua Korpri Kuningan yang kini dijabat Sekertaris Daerah Dr Dian Rahmat Yanuar M Si, kala ditanya hal tersebut, mengatakan bahwa kenaikan tersebut sudah sesuai arahan pimpinan, Bupati.
“Sesuai arahan pimpinan, untuk peningkatan kesejahteraan. Karena banyak yang pensiun (sebelum dinaikan tabungannya, red) hanya dapat 750ribu, 1juta,” ujarnya kala dikonfimrasi belum lama ini.
Kedepan, dengan kenaikan ini, lanjut Dian, diharapkan pensiunan bisa ada sedikit modal yang didapatkannya. Tentu, hal itu tergantung masa kerjanya masing-masing.
“Yang pasti, uangnya itu nanti kembali ke mereka,” ucapnya.
Kala ditanya ada yang keberatan soal kenaikan, Dian menganggap itu wajar. Tapi semua itu sudah sesuai arahan pimpinan, dan sesuai kesepakatan besar dari raker. Semua cabang sudah menyetujui.
Apalagi, lanjutnya, di tempat lain sudah sejak lama naik. Kuningan termasuk yang puluhan tahun tidak berubah dan rendah. Makanya, saat pegawai masa jabatannya habis, yang diterima pensiunan kurang ‘manusiawi’.
Dian, tidak menjelaskan lebih detail perihal iuran yang naik. Namun, dari salinan hasil keputusan, iuran yang naik itu, peruntukannya bagi santunan jika ada anggota yang meningga dunia.
Iuran juga, diperuntukan layanan bantuan hukum serta pendirian dan operasional lembaga, gaji pengelola UKAN, operasional sekertariat, dan media Korpri. (eki)
KUNINGAN (MASS) – Satu per satu janji Bupati Kuningan dalam program 100 hari kerja mulai terealisasikan. Salah satunya program dengan tagline, Gass Pol (Tugas...
KUNINGAN (MASS) – Ratusan calon ASN PPPK Kabupaten Kuningan, menggelar aksi berupa audiensi ke Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Jumat (14/3/2025) siang tadi. Bukan tanpa...
KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, resmi memberlakukan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan suci Ramadhan 1446...
KUNINGAN (MASS) – Mulai hari ini, Senin (24/2/2025), Pemerintah Kabupaten Kuningan membayar keterlambatanan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN (Aparatur Sipil Negara), yang nunggak sejak...
KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 171 ASN dari berbagai perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan menerima SK Pensiun yang secara simbolis, Selasa (18/2/2025) pagi ini....
JAKARTA (MASS) – Bagaimana jadinya jika pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bekerja lebih fleksibel sambil tetap menjaga produktivitas dan efisiensi anggaran negara? Inilah...
KUNINGAN (MASS) – Jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Terpilih ini, banyak yang bertanya-tanya apa saja yang akan jadi gebrakan dan prioritasnya di...
KUNINGAN (MASS) – Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, H Apip Ropii mengatakan bahwa tidak ada niat buruk seperti pamer, saat dirinya nyawer seperti yang...
KUNINGAN (MASS) – Salah satu Kader PMII Universitas Islam Al Ihya (Unisa) Kuningan, Deden, berorasi dan membacakan puisi sendirian di depan kantor Dinas Kesehatan...
KUNINGAN (MASS) – Di media sosial, viral video seorang pejabat ASN di Lingkup Pemkab Kuningan, sawer-sawer uang dengan masih mengenakan pakaian dinas dan ditenggarai...
KUNINGAN (MASS) – Ribuan massa yang terdiri dari honorer R2 dan R3 Kabupaten Kuningan, melakukan aksi damai ke Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (16/1/2025)...
KUNINGAN (MASS) – Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Kuningan masih nunggak 3 bulan. Hal itu jadi keresahan...
KUNINGAN (MASS) – Sebanyak empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan masuk kandidat 18 besar PNS berprestasi tingkat Provinsi...
KUNINGAN (MASS) – Pilkada Serentak 2024 semakin dekat, semua pihak perlu mempersiapkan diri untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam Pilkada. Hal itu...
KUNINGAN (MASS) – Ribuan masyarakat Kuningan akan segera menyerukan hak suara nya dalam perhelatan politik pemilihan kepala daerah (pilkada) . Terhitung tinggal 18 hari...
KUNINGAN (MASS) – Mubaligh ASN, KH Oban Sobani S Ag, sempat dilaporkan ke Bawaslu Kuningan, karena dikesankan mendukung di Pilkada, padahal statusnya pegawai negri....
KUNINGAN (MASS) – Kasus pemukulan yang melibatkan oknum ASN, tengah didalami Polres Kuningan. Sampai saat ini, ada beberapa saksi yang sudah dipanggil untuk dimintai...
KUNINGAN (MASS) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kuningan angkat bicara perihal kasus dugaan pemukulan yang diduga dilakukan oleh oknum ASN pegawai Dishub di sekitar...
KUNINGAN (MASS) – Pada Sabtu (28/9/2024) malam kemarin, beredar sebuah video yang menunjukkan seorang lelaki melakukan pemukulan di sekitar Puspa Langlangbuana – Pujasera, Kota...
KUNINGAN (MASS) – Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan Firman mengaku bahwa pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran netralitas soal Hj Ika Siti Rahmatika SE yang mengumpulkan...
KUNINGAN (MASS) – Tudingan soal Hj Ika Siti Rahmatika, politisi PDIP sekaligus pendukung M Ridho Suganda, yang mengumpulkan ASN dibela oleh mantan aktivis GMNI,...
KUNINGAN (MASS) – Korban pengeroyokan, Wawan, salah satu ASN pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kuningan asal RT 7/6, Lingkungan Cigodeg, menjadi pusat perhatian setelah...
KUNINGAN (MASS) – Merebaknya judi online di kalangan masyarakat, membuat banyak pihak resah. Pasalnya, sudah banyak korban judi online, baik itu masyarakat umum, maupun...
KUNINGAN (MASS) – Bawaslu Kabupaten Kuningan mengaku pihaknya tak punya kewenangan untuk memberi sanksi kepada ASN yang dinilai tak netral dalam tahapan Pilkada 2024....