KUNINGAN (MASS) – Dalam Rancangan APBD TA 2026 Pemerintah Kabupaten Kuningan memproyeksikan retribusi daerah naik tajam.
Tidak main-main, retribusi daerah yang pada tahun 2025 ditargetkan Rp 21,66 Milyar, untuk RAPBD TA 2026 nanti targetnya naik 10 kali lipat menjadi Rp 219 Milyar.
Hal ini jadi kekhawatiran banyak pihak bisa menyebabkan gagal bayar. Secara sederhana, jika target pendapatan terlalu tinggi, akan berimbas pada target belanja yang tinggi juga.
Dan jika realisasi pendapatan itu jauh lebih rendah, sementara belanja pembangunan kadung dianggarkan tinggi, selisih itu akan terjadi “hutang” pemerintah. Kekhawatiran ini salah satunya sempat diutarakan Fraksi PKB dalam PU.
Menjawab kekhawatiran tersebut, Pemkab Kuningan melalui Jawaban Bupati terhadap PU Fraksi, menjelaskan dengan cukup sederhana.
Bupati menegaskan, lonjakan kenaikan retribusi hingga 10 kali lipat ini, merupakan imbas perubahan peraturan semata, perpindahan klasifikasi. Padahal Secara keseluruhan, kenaikan target masih proporsional.
Yang dimaksud, adalah pendapatan daerah yang biasanya masuk lain-lain PAD yang sah, yakni retribusi jasa pelayanan kesehatan, kini masuk retribusi daerah. Dan angkanya sangat besar.
Berikut jawaban Bupati atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kuningan soal lonjakan target retribusi:
Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian kritis fraksi partai kebangkitan bangsa terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026, terutama pada lonjakan retribusi daerah. Kami menghargai apresiasi Fraksi PKB atas optimisme pad 2026 sebesar Rp 475,04 milyar. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa pendapatan retribusi sebesar Rp 219,24 milyar di tahun 2026 antara lain dikarenakan dimasukannya pendapatan retribusi jasa pelayanan kesehatan BLUD sebesar Rp 190,72 milyar. Sehingga, pendapatan retribusi di luar pelayanan kesehatan BLUD menjadi Rp 28,52 milyar.
Kami menyampaikan apresiasi tinggi atas kecermatan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menyoroti penurunan target pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (dividen BUMD) dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam rancangan apbd tahun 2026. Penurunan target deviden BUMD dari Rp 7,46 milyar (2025) menjadi Rp 6,98 milyar di tahun 2026 adalah hasil dari kebijakan prudent (kehati-hatian). Penurunan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi reinvestasi modal kerja dan penguatan struktur permodalan BUMD, khususnya lembaga keuangan, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan mendukung ekspansi usaha. Strategi ini akan menjamin keberlanjutan bisnis dan potensi setoran dividen yang lebih besar dan stabil di tahun-tahun berikutnya.
Sementara itu, penurunan target lain-lain PAD yang sah secara drastis dari Rp 188,34 miliar (2025) menjadi Rp 16,74 miliar di tahun 2026 adalah penurunan yang bersifat administratif dan struktural, bukan kegagalan kinerja. Penurunan signifikan ini merupakan konsekuensi langsung dari implementasi UU nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sesuai amanat UU tersebut, penerimaan yang sebelumnya diklasifikasikan dalam pos lain-lain PAD yang sah (misalnya, jasa pelayanan kesehatan dan jasa usaha tertentu) wajib direklasifikasi ke dalam pos retribusi daerah. Reklasifikasi inilah yang menyebabkan pos lain-lain PAD yang sah menurun drastis, sementara pos lain-lain PAD yang sah menjadi lebih kecil. Kami yakin bahwa total pendapatan asli daerah secara keseluruhan tetap meningkat didukung oleh transparansi dan penataan nomenklatur yang lebih baik sesuai regulasi terbaru.
Berikut gambaran umum tentang Rancangan APBD TA 2026:
Sebagaimana disampaikan dalam dokumen rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, bahwasanya pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 2,796 triliun atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan target dalam APBD induk di tahun 2025 sebesar Rp 2,77 triliun, namun lebih rendah dibanding tahun 2024 lalu sebesar Rp 2,89 triliun. Khusus untuk penerimaan pendapatan asli daerah pada APBD tahun 2026 nanti ditargetkan sebesar Rp 475,04 milyar atau lebih tinggi dibanding tahun 2025 sebesar Rp 431,09 milyar, ataupun tahun 2024 sebesar Rp 366,19 milyar.
Adapun Pendapatan Asli Daerah di tahun 2026 nanti ditargetkan sebesar Rp 475,04 milyar atau lebih tinggi dibanding target di tahun 2025 sebesar Rp 431,09 milyar, yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 232,05 milyar, retribusi daerah sebesar Rp 219,24 milyar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6,98 milyar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 16,74 milyar.
Dengan demikian, target penerimaan PAD di tahun 2026 bertambah sebanyak Rp 18,44 milyar atau naik 10,19% dibanding target di tahun 2025 yakni sebesar Rp 431,09 milyar. Untuk pajak daerah, targetnya bertambah sebesar Rp 18,44 milyar atau naik sebesar 8,63% dibanding target di tahun 2025 yakni sebesar Rp 213,61 milyar. Sedangkan untuk retribusi daerah, terjadi penambahan target yang sangat signifikan atau bisa dikatakan fantastis, yakni menjadi sepuluh kali lipatnya lebih dibanding tahun 2025, yakni dari target sebesar Rp 21,66 milyar dalam apbd induk tahun 2025, menjadi Rp 219,24 milyar.
(eki)
