Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Politics

Ingatkan Lembaga Survey, KIPP: Harus Transparan dan Jujur Ke Publik!

KUNINGAN (MASS) – Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Kuningan Zaka Vikryan, turut menyoroti fenomena survey seperti yang baru saja dilakukan Jamparing Research baru-baru ini. Menurutnya, keberadaan lembaga survey sendiri, sudah diatur oleh Undang-Undang.

“Jika konteksnya soal Pemilu di Indonesia, maka lembaga survei diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu),” kata Zaka, Minggu (19/3/2023) siang.

Lanjut, Zaka menyampaikan bahwa beberapa peraturan terkait lembaga survei di Indonesia yaitu lembaga survei harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM serta memiliki izin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan survei terkait Pemilu.

“Kemudian, sebuah lembaga survei harus mematuhi prinsip-prinsip etika survei yang ditetapkan oleh organisasi profesi yang relevan. Lembaga survei harus mematuhi prinsip keakuratan dan kepercayaan publik dalam melakukan survei,” ujarnya.

Lebih lanjut Zaka menyampaikan bahwa lembaga survei tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye atau mendukung salah satu kandidat atau partai politik, maka lembaga survei harus mengungkapkan metode, teknik, dan pendekatan yang digunakan dalam survei serta sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan survei.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Hasil survei harus disampaikan secara transparan dan jujur kepada publik, lembaga survei harus menjaga kerahasiaan identitas responden dan informasi yang diperoleh dari survei, lembaga survei harus mampu menjawab pertanyaan dan kritik terhadap metodologi, teknik, dan hasil survei yang dilakukan dan dalam konteks Lembaga Survei Pemilu, KPU berwenang untuk memeriksa dan menindak lembaga survei yang melanggar peraturan dan etika survei,” imbuh Zaka.

Lembaga survei merupakan bagian dari partisipasi masyarakat yang diatur dalam ketentuan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 448 hingga Pasal 450. Zaka menuturkan, berdasarkan Pasal 448 poin kedua huruf C dan D disebutkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat berupa survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil Pemilu.

“Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab lembaga survei dalam melakukan survei terkait pemilihan umum, serta sanksi yang diberikan apabila lembaga survei melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, terdapat pula Pasal-pasal lain yang terkait dengan lembaga survei yang mengatur tentang larangan mengadakan kegiatan kampanye menggunakan hasil survei,” papar Zaka.

Terakhir, Zaka menyampaikan bahwa fenomena lembaga survei jelang Pemilu hal yang biasa.

“Saya kira lumrah ya. Entah itu skalanya nasional maupun lokal. Untuk sampai pada hasil, saya kira survei itu seyogyanya dan pastinya sudah dilakukan dengan proses akademis dan analisis yang matang,” terang Zaka.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Zaka menambahkan, sepakat atau tidak, setiap kita tidak bisa protes hasil survei tanpa survei.

“Tentu jika ingin menguji hasilnya, harus dilakukan survei juga. Jangan sampai basis argumentasi kita tidak bertanggung jawab baik itu sepakat ataupun tidak. Dan di sisi lain, fenomena lembaga survei memang bukanlah tolak ukur mutlak cerminan di masa yang akan datang. Jika yang disurveinya perilaku manusia, maka saya kira manusia itu dinamis,” pungkas Zaka. (eki)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Politics

KUNINGAN (MASS) – Maraknya polling-polling melalui medsos jelang Pilkada termasuk di Kabupaten Kuningan, menjadi fenomena yang unik. Berbagai tokoh dimunculkan mulai dari ketua partai,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meski Kabupaten Kuningan dikenal sebagai basis PDIP, namun hasil survey Jamparing Research menunjukkan Capres-Cawapres yang diusung PDIP, perolehan suaranya kecil. Dari...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Hasil Jamparing Research ditanggapi negative oleh Ketua Gerindra Kuningan H Dede Ismail. Bahkan, Deis, sapaan akrabnya, menganggap hasil survey itu seolah...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Perolehan suara Partai Gerindra di pertarungan legislatif daerah, jeblok versi hasil survey Jamparing yang dirilis Sabtu (13/1/2024) siang ini. Jika pada...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Adanya rilis hasil Survei Kehidupan Beragama di Kabupaten Kuningan oleh Lembaga Riset Independen Jamparing Research menuai banyak komentar berbagai pihak. Jamparing...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jadi dua partai teratas di Kabupaten Kuningan. Keduanya, kejar-kejaran jadi partai...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pencurian kendaraan bermotor dan hewan ternak, jadi dua kasus teratas keluhan masyarakat Kabupaten Kuningan terkait gangguan kemananan. Hal itu, merupakan hasil...

Education

KUNINGAN (MASS) – KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Kabupaten Kuningan kembali menggelar penguatan literasi demokrasi dan pendidikan poitik pada generasi muda, Minggu (14/5/2023). Sebelumnya,...

Technology

KUNINGAN (MASS) – Hasil survey Jamparing Reseacrh menunjukkan lebih dari setengah warga Kabupaten Kuningan sering mengakses media sosial. Data tersebut, diperoleh Jamparing Research setelah...

Politics

KUNINGN (MASS) – KPU Kuningan mengapresiasi langkah Jamparing Research yang telah melakukan riset dan merilis hasil surveinya pada Sabtu 18 Maret 2023. Meski dibesut...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Dalam survey yang dilakukan Jamparing Research, Partai Hanura di Kabupaten Kuningan setidaknya memiliki 0,08% pemilih. Menyikapi hasil survey tersebut, DPC Partai...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Hasil survey Jamparing Research menunjukkan pil pahit bagi partai-partai baru, salah satunya Partai Buruh yang menduduki posisi buncit untuk Pemilu 2024...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Rasa syukur diucapkan Ketua PKS Kuningan H Dwi Basyuni Natsir Lc setelah dirilisnya hasil survey oleh lembaga penelitian Jamparing Reseach. Ia...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pasca dirilisnya survey Partai Politik peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Kuningan oleh Jamparing Research, partai pemenang Pemilu sebelumnya, PDIP, angkat suara....

Politics

KUNINGAN (MASS) – PKS kalahkan PDIP di Kabupaten Kuningan. Hal itulah yang dipaparkan Jamparing Research setelah melakukan survey perilaku pemilih jelang Pemilu 2024. Setelah...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ketua Komite Indepen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Kuningan Zaka Vikryan menyoroti Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dalam Pokok Perkara...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Menjelang Pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang, Pusat Kajian Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Puskappil) melakukan survey pada masyarakat Kuningan....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ketua Komite Idependen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Kuningan Zaka Vikryan menyerahkan tanggapan dan masukan terkait Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dalam Pemilihan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Karang Taruna Kabupaten Kuningan menggelar Bincang Pemilu 2024 pada Sabtu (8/10/2022) di...

Education

KUNINGAN (MASS) – Jadwal dan tahapan pemilu 2024, sudah ditetapkan oleh KPU. Hal itu, dimulai dengan agenda pendaftaran parpol calon peserta pemilu, di awal...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pertanggal 19 Juli 2022 terhitung lebih kurang tinggal 574 harian lagi. Hal ini tentu mesti menjadi...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Setelah UU Pemilu dicabut dari Prolegnas Tahun 2021 melalui mekanisme Rapat Kerja antara Baleg DPR RI, Kemenkumham RI, dan PPUU DPR...

Village

KUNINGAN (MASS) – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) terlihat menyambangi kantor DPMD Kabupaten Kuningan mempertanyakan terkait jumlah pemilih pilkades. KIPP, yang diwakili oleh Divisi...

Advertisement