KUNINGAN (MASS) – Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terutama dalam hal pelaporan pajak. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan sebaliknya.
Sejumlah indikasi lemahnya transparansi anggaran dan kurangnya integritas ditubuh Pemerintah Kabupaten Kuningan menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Hal tersebut menuai sorotan tajam dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kuningan.
Pasalnya, meskipun penerimaan pajak daerah telah mencapai Rp72,79 miliar atau 30,01 persen dari target Rp242,58 miliar, data tersebut belum tercatat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) milik Kementerian Keuangan.
Menurut Azril Perliyansyah, kader IMM sekaligus Ketua Umum DPM UM Kuningan, data tersebut menunjukkan bahwa pelaporan penerimaan pajak tidak dilakukan secara berkala sebagaimana mestinya. Ketidaksesuaian itu menimbulkan persoalan serius terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Padahal, pelaporan berkala ke SIKD adalah kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan bagian dari sistem monitoring keuangan nasional.
“Ketika data penerimaan pajak tidak dilaporkan secara tepat waktu dan konsisten ke SIKD, hal ini tidak hanya menghambat integrasi informasi fiskal nasional, tetapi juga berpotensi menutupi indikasi penyimpangan atau maladministrasi dalam pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Azril, (20/6/2025).
Ia mengungkapkan, ketidaktertiban dalam pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke SIKD berdampak langsung pada rendahnya ketersediaan informasi publik terkait keuangan daerah. Menurutnya, SIKD merupakan salah satu instrumen resmi yang dirancang untuk mendukung transparansi dan menjadi saluran informasi strategis bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ia juga mengeluhkan, minimnya data PAD yang tercatat dan terpublikasi di SIKD membuat masyarakat kehilangan akses terhadap informasi penting mengenai sumber dan penggunaan anggaran daerah. Hal itu secara langsung melemahkan fungsi kontrol publik dan mencederai prinsip akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah.
Azril mengatakan, keterlambatan atau ketidakhadiran data PAD di SIKD bukan sekadar persoalan administratif, namun telah menjadi isu transparansi publik yang krusial dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Dalam konteks pelaporan keuangan daerah, perlu ditegaskan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Keuangan daerah bukanlah milik pribadi pejabat atau institusi, melainkan bagian dari amanah publik yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan terbuka,” tegasnya.
“Pelaporan keuangan daerah tidak boleh dianggap sebagai sekadar formalitas administratif, tetapi itu merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat. Uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak, retribusi, dan berbagai sumber PAD, harus dilaporkan secara jujur dan tepat waktu agar publik dapat mengawasi bagaimana anggaran tersebut digunakan,” tambahnya.
Menurutnya, jika pelaporan keuangan dilakukan secara tertutup atau tidak akurat, maka bukan hanya prinsip tata kelola yang dilanggar, namun juga hak masyarakat atas informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sebagai bentuk kontrol sosial, IMM Kuningan menyampaikan seruan terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah serta dapat diakses publik secara jelas dan rinci.
“Rakyat berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan, termasuk alokasi untuk proyek infrastruktur, bantuan sosial, dan belanja operasional,” ucapnya.
Mereka menuntut adanya ruang partisipasi nyata bagi masyarakat sipil dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga evaluasi kinerja anggaran. Selain itu, mereka juga menyerukan untuk memperkuat integritas aparatur pemerintah daerah dengan menunjukkan komitmen terhadap prinsip integritas, menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.
Mereka juga mendorong lembaga pengawasan internal maupun eksternal untuk bersikap aktif, independen, dan tidak tebang pilih dalam menindak temuan penyalahgunaan anggaran dan pelanggaran etika oleh pejabat daerah. Krisis kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan tidak akan pernah pulih tanpa adanya transparansi dan integritas. Pemerintah Kabupaten Kuningan diharapkan dapat memandang kritik sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap arah pembangunan yang lebih baik, bukan sebagai ancaman.
“Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, media, organisasi sipil, dan tokoh daerah untuk bersatu mengawal anggaran daerah agar tepat guna, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya. (didin)
