KUNINGAN (MASS) – Sebagai seorang kepala desa di Kabupaten Kuningan, Hj Henny Rosdiana SH SSos MSi NLP mampu membuat banyak orang tercengang. Pasalnya, dari ribuan kades dan lurah se Indonesia, perempuan “segala bisa” tersebut mampu mengharumkan citra kota kuda ini dengan raihan ‘Peacemaker Justice Award 2025’.
Bukan kaleng-kaleng. Penghargaan satu ini diberikan oleh Kementerian Hukum RI dan Mahkamah Agung RI. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Henny harus melewati ujian dan aktualisasi lapangan, setelah sebelumnya diberikan materi perkuliahan 12 SKS.
“Seleksinya panjang dan berat. Banyak yang mengatakan, tahun ini terberat. Kita memulainya sejak Februari 2025. Ada kuliah secara online dari professor doktor. Kita diuji, lalu di desa juga harus ada kantor Pusbankum (Pusat Bantuan Hukum),” tutur Henny.
Sudah cukup lama, Henny menjabat kepala desa di Linggasana Kecamatan Cilimus. Bahkan kini dirinya mendapatkan kepercayaan untuk menempati posisi ketua Apdesi Kuningan. Dalam mengemban amanah sebagai kades, Henny kerap menemui beragam kasus sengketa antar warga di desa.
“Masalah di desa itu kompleks. Sering ada saja kasus sengketa antar warga. Nah sejak 2010 lalu, saya sebagai kades sering memediasi warga-warga yang bersengketa, dibantu Babinsa, Babinkamtibmas, bahkan pernah melibatkan DKM. Dan alhamdulillah masalah bisa diklirkan di desa,” terangnya.
Jadi, jauh sebelum adanya PJA, mediasi persoalan antar warga sudah bisa dilakukan oleh Henny. Masalah itu pun berhasil damai di desa tanpa harus maju ke ranah hukum.
“Dengan adanya PJA ini, sungguh program BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) yang bagus. Memberikan pelatihan dan pembinaan bagi para kades dan lurah, agar bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan di desa dan kelurahan, untuk meringankan kinerja institusi penegak hukum yang cukup berat dan banyak,” ungkapnya.
Hj Henny Rosdiana SH SSos MSi NLP saat bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Wamenkum. (dok. Henny Rosdiana)
Kerja kerasnya dalam membantu menyelesaikan masalah warga rupanya berbuah manis. Disamping menambah kepercayaan besar dari warganya, Henny berhasil menjadi satu-satunya kades di Jabar yang naik ke atas panggung penghargaan Peacemaker Justice.
“Dari Jabar diwakili sama saya. Lalu ada yang dari Aceh, Sulawesi dan Papua Barat kalo gak salah. Jadi se Indonesia, hanya empat provinsi perwakilan simbolis untuk menerima medali, piala dan piagam,” sebut Henny, akhir pekan kemarin.
Jumlah penerima penghargaan se Indonesia hanya sebanyak 130 orang. Sedangkan di Jabar, dari 80 kades dan lurah yang terseleksi, hanya 8 orang saja yang lulus. Diantaranya dari Kuningan, Garut, Cianjur hingga Bandung Barat.
“Kan hasil seleksi akhir itu sebanyak 1.340 kades dan lurah se Indonesia. Mereka dibagi beberapa kelas. Kebetulan saya kelas A. Kuliah zoom 3 hari untuk 12 SKS. Dan setelah ujian, yang lolos hanya 130 orang untuk dikarantina di BPSDM selama 5 hari,” tuturnya.
Meski telah mendapatkan penghargaan dengan nilai ujian tertinggi, tidak lantas membuat Henny tinggi hati. Dirinya merasa senang telah ikut mengharumkan Kabupaten Kuningan di tingkat nasional, meski tak dilirik bupati.
Bendahara Umum DPP Apdesi Merah Putih ini justru mengapresiasi kades-kades di Kabupaten Kuningan yang telah melakukan upaya serupa di bidang hukum untuk kepentingan warganya masing-masing. (deden)
