KUNINGAN (MASS) – Kritik terhadap realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai bermunculan. Salah satunya menyoroti banyaknya anggota dewan yang diduga membuka Dapur MBG.
Disinyalir, jumlah anggota DPRD Kuningan yang punya Dapur MBG mencapai 20 orang. Sebagian kalangan menilai, keterlibatan mereka bakal menghambat kinerja dimana dewan memiliki fungsi pengawasan.
Namun angka tersebut dibantah oleh beberapa legislator. Bahkan salah satunya mengungkapkan, kalaupun ada yang buka Dapur MBG, itu tak akan mengganggu kinerja.
“Saya belum tau berapa banyak dewan yang memiliki MBG. Untuk fungsi, saya pikir tidak akan mengganggu walaupun punya MBG karena tidak mengelola atau berhubungan langsung dengan kegiatan sehari hari di dapur karena hanya sebagai investor saja dalam ikut berpartisipasi dalam program ini,” kata politisi Gerindra, H Eman Suherman, Kamis (28/8/2025) malam.
Terpisah, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy SE mengaku sempat mendengar adanya rekan sesama wakil rakyat buka Dapur MBG.
“Saya mendengar seperti itu tapi saya tidak tau berapa jumlah dan prosentasenya, sama siapa saja saya tidak tau,” jawab Zul.
Di tempat lain, Politisi PKS, Yaya meluruskan angka puluhan anggota dewan yang terlibat.
“Saya perlu luruskan bahwa isu hampir 50% anggota dewan membuka Dapur MBG itu tidak bisa dipastikan kebenarannya,” tegas wakil ketua Komisi IV tersebut.
Sampai hari ini, sambung Yaya, data pasti berapa jumlah Dapur MBG yang sudah ada di Kabupaten Kuningan belum jelas.
“Ketika konfirmasi ke Kadis Kesehatan, beliau pun menyampaikan belum memiliki data pasti berapa jumlah MBG yang sudah ada di Kabupaten Kuningan dan dimana saja lokasinya kemudian milik siapa,” ungkap Yaya.
Tadinya Yaya mengira Dinas Kesehatan minimal ikut memetakan dan mengawasi, terutama dari aspek kualitas gizi yang disajikan di setiap Dapur MBG tersebut.
Sementara itu, salah seorang warga mencoba menghitung keuntungan dari bisnis Dapur MBG. Kalau saja per porsi kebagian laba Rp500 saja, dikalikan 3.500 porsi perhari, maka bisa mencapai Rp40 juta lebih dalam sebulan. Angka tersebut setara dengan gaji dan tunjangan anggota dewan. (deden)
