KUNINGAN (MASS) – Kejari Kuningan kembali melakukan pemanggilan kepada para Kepala UPT KB atau sekarang berubah namanya menjadi UPTD Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.
Setelah sebelumnya 3 kepala pada tanggal 28 Januari 2020 diminta konfirmasi. Maka, pada 10 Februari 2020 total 17 orang kepala yang ada di Kuningan dipanggil sekaligus.
Dari pantauan kuninganmass.com, sejak jam 9 lebih mereka berdatangan. Kepala UPT yang datang itu langsung masuk ke Kantor Kejari.
Dari informasi yang kuninganmass.com pemanggilan itu terkait klarifikasi dana dari APBN 2019 senilai Rp7,2 Miliar. Yang sebagian dana ada yang mengalir ke UPT.
Terpisah, Kajari Kuningan, L Tedjo Sunarno melalui Kasi Pidsus Ardhy Haryo Putranto membenarkan adanya panggilan. Namun, ia belum memberikan keterangan rinci karena masih konformasi dengan 17 Kepala UPT.(agus).
KUNINGAN (MASS) – Penjabat Bupati Kuningan Dr Agus Toyib SSos MSi terus melakukan monitoring ke berbagai tingkatan pendidikan (baik itu Sekolah Dasar maupun Sekolah...
KUNINGAN (MASS) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan H Ujang Kosasih menjelaskan hasil pemanggilan TAPD Pemkab Kuningan soal gagal bayar atau tunda proyek APBD...
KUNINGAN (MASS) – Sampai Jumat (30/12/2022) malam, beberapa pelaksana proyek pemerintah mengaku belum dibayar, meski kontraknya sudah habis. Menuntut hak, nampak para pelaksana proyek...
KUNINGAN (MASS) – Belakangan banyak keluhan soal proyek-proyek pemerintah yang belum dibayar. Kabarnya, yang didanai Banprov termasuk yang belum dilunasi. Hal itu dijawab Bupati...
KUNINGAN (MASS)- Pasca pemanggilan 17 Kepala UPT KB atau sekarang berubah namanya menjadi UPTD Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, akhirnya Kepala Dinas Pengendalian...
KUNINGAN (MASS)- Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat bantuan kendaraan operasional Metrologi Legal dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Dana Alokasi Khusus. Selain itu juga kendaraan...
KUNINGAN (MASS) – Seluruh anggota DPRD Kuningan sebanyak 50 orang terancam tidak akan mendapatkan gaji selama 6 bulan. Ini apabila RAPBD 2020 tidak ditetapkan...
KUNINGAN (Mass) – Sejumlah kritikan terhadap dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kuningan, dituangkan pula pada nota keputusan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati...
