KUNINGAN (MASS) – Dibalik pengadaan mobil dinas sebanyak 8 unit yang dianggaran kurang lebih Rp4 miliar, ternyata ada kenyataan bahwa masih ada 29 pejabat yang belum diberikan jatah mobdin.
Tentu ini sangat ironis, meski ada aturan jelas bupati dan wabup harus dua. Tapi, harusnya para pejabat itu menjadi skala prioritas karena mereka juga melayani masyarakat.
“Dari catatan kami ada Eselon 3b/ kabid yang belum ada mobil dinas totalnya 29 unit,” ujar Kepala BPKAD Kuningan Drs Apang Suparman MSi melalui Kabid Aset Eva Nurafifah Latief SE MSi.
Eva yang didampingi oleh Kasubid Pengadaan dan Pengamanan Aset Jhon Raharja mengatakan, pengadaan ini sesuai perintah atasan karena ada aturannya dan untuk yang belum akan diisi dari tarikan mobil yang digunakan pejabata sebelumnya.
Sebagai contoh mobil Nissan Xtrail bekas Ketua DPRD akan digunakan untuk istri wabup. Sedangkan yang bekas Sekda akan dialokasikan ke pejabat yang belum diberikan jatah.
Mengenai yang belum dapat jatah, lanjut Eva karena kendaraan yang ada rusak dan juga terbakar sehingga tidak digunakan . Seperti Kijang Super tahun pembuatan 1990-1993, dan carry tahun pembuatan 1997-2000.
“Kalau kami tergantung pimpinan terkait pengadaan untuk yang belum. Mengenai mobil yang rusak sekarang mobil tersebut sudah dihapuskan dari neraca aset, karen rusak berat dan dilelang melalui perantaraan KPKNL Cirebon,” ujarnya. (agus)
