KUNINGAN (MASS) – Kongres HMI XXXI yang diselenggarakan pada 17-25 Maret 2021 di Surabaya melahirkan kepemimpinan baru yaitu Raihan Ariatama.
Namun diwaktu bersamaan Pengurus Besar yang dipimpin PJ Abdul Muis juga telah meneyelenggarakan Pleno III pada 16-19 Maret 2021 di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara dan akan menggelar kongres HMI XXXI pada bulan Juni mendatang.
Kongres di Surabaya, mendapat soratan dari HMI Cabang Kuningan melalui Ketua Umum versi Gozin Muslim. Gozin berharap, Kongres HMI XXXI di Surabaya itu menjadi ajang silaturahmi seluluh kader HMI dari sabang sampai meraoke termasuk dari luar negeri dan yang tak kalah penting untuk menyatukan dualisme kepemimpinan di tubuh PB HMI.
“Meskipun kongres telah selesai, namun dualisme kepemimpinan masih terjadi dan tentunya harapan kita bersama di cabang-cabang dan badko HMI yang mengalami dualisme itu bisa diselesaikan, tapi pada kenyataannya jauh dari harapan. Realitasnya masih terjadi dualisme kepemimpinan dari mulai Pengurus Besar sampai dengan Pengurus Cabang. Meski kongres telah selesai namun tidak menghasilkan solusi,” papar Gozin panjang lebar.
Gozin juga menyentil mengenai putusan Majelis Pengewas dan Konsultasi Pengurus Besar (MPK PB) HMI dalam menyelesaikan konflik konstitusional.
“MPK ini salah satu tugas dan wewenangnya adalah menyelesaikan perkara konstitusinal yang berpedoman pada AD/ART, bukan berpedoman pada pesanan Kandidat Ketum PB. Kalau berpedoman pada AD/ART jelas dalam putusannya akan didasarkan pada AD/ ART yang berlaku di HMI dan menghasilkan putusan-putusan yang berdasar dan bijak,” kritiknya.
Menurutnya, ada yang menganggap putusan MPK ini final, masalahnya bukan keputusan yang dikeluarkan MPK itu bersifat final atau tidak, tetapi masalahnya di MPK PB tersebut juga terjadi dualisme.
“Perlu saya sampaikan juga selain dualisme PB, Badko, dan Cabang, MPK PB sekali pun terjadi dualisme. Oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah dualisme ini perlu diselesaikan dulu dari hulunya terlebih dahulu baru kehilir, maka dualisme di bawahnya akan mudah diselesaikan,” serunya.
Dualisme HMI Cabang kuningan perlu mengaca pada dua tokoh pilpres 2019, yaitu Jokowi dan Probowo. Sekencang apa pun dinamika pilpres 2019, dimana kompetitornya legowo menerima hasil pilihan mayoritas masyarakat Indonesia.
“Begitu pun dengan saya, kalau saya hanya mendapat dukungan komisariat yang minoritas pasti saya legowo untuk tidak memaksakan diri ambisius menjadi Ketua Umum Cabang, karena sikap itu sikap kesatria. Apalagi kalau ada orang yang mengklaim gerak langkahnya berdasarkan konstitusi pasti lebih kesatria. Ketua Umum Cabang ini kan jelas diatur dalam AD/ART HMI dipilih oleh komisariat. Bukan oleh Badko, PB apa lagi MPK yang bukan struktural HMI,” sindirnya diakhir. (eki)
