KUNINGAN (MASS) – Belanja pegawai atau kebutuhan untuk gaji untuk pegawai di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, jadi porsi terbesar dalam Belanja Operasional yang direncanakan dalam RAPBD 2026.
Hal itu jugalah yang membuat Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kuningan banyak menyoroti hal tersebut. Sorotan itu tertuang dalam Pandangan Umum merespon Rancangan APBD 2026.
Belanja Daerah untuk tahun 2026 sendiri, direncanakan dalam Rancangan APBD TA 2026 sebesar Rp 2,765 Triliun.
Adapun struktur belanjanya mencakup Belanja Operasi Rp 2,116 Triliun, Belanja Modal Rp 146,056 Triliun, Belanja Tidak Terduga Rp 10 Miliar, dan Belanja Transfer Rp 492,659 Miliar.
Dari Belanja Operasi yang mencapai Rp 2,116 Triliun, anggaran untuk belanja pegawainya mencapai Rp 1,351 Triliun atau sekitar 87%.
Sementara, alokasi belanja modal sendiri, yang notabene untuk fasilitas umum Rp 145,056 Miliar seperti belanja alat dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta bangunan dan tanah.
Proporsi Belanja Daerah ini mendapat sorotan salah satunya dari Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kuningan. Tidak canggung, Golkar bahkan menyarankan efisiensi pada Belanja Pegawai.
“Struktur APBD tahun 2026 penganggaran pada belanja pegawai yang ada pada komponen belanja operasi sebesar Rp. 1,351 Triliun lebih masih mendominasi sangat mencolok dibandingkan penganggaran untuk belanja modal yang hanya sebesar Rp. 146,05 Miliar lebih,” kata Fraksi Golkar.
“Dengan kondisi tersebut cita-cita untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat menjadi tidak optimal. Kami menilai perlu ada efisiensi pada belanja pegawai tapi tentu saja dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan/ kinerja pegawai,” sarannya di akhir. (eki)
