KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) Kabupaten Kuningan mengaku kecewa terhadap sikap Bupati. Alih-alih mendapat ruang dialog terbuka soal darurat LGBT, miras, dan narkoba, FMPK justru merasa dipermainkan dengan korespondensi yang semrawut, perubahan jadwal mendadak, hingga ketidakhadiran Bupati di forum penting tersebut, Jumat (29/8/2025).
Pasalnya, upaya FMPK untuk beraudiensi dengan Bupati sebenarnya dimulai sejak 15 Agustus 2025 melalui surat resmi permohonan. Namun tak ada jawaban. Surat kedua kembali dilayangkan 22 Agustus 2025, tetap dengan agenda yang sama: membicarakan darurat akhlak dan krisis moral di Kuningan.
Jawaban baru datang 27 Agustus 2025, hanya lewat WhatsApp dari ajudan Bupati. FMPK diminta hadir pukul 15.00 di hari yang sama. Tawaran itu ditolak karena mustahil hanya dalam waktu sejam mengkonsolidasikan ulama, MUI, tokoh masyarakat, akademisi, hingga ormas yang tergabung dalam forum.
Keesokan harinya, Kamis (28/8/2025), FMPK mendapat balasan resmi bahwa audiensi akan dilaksanakan Jumat (29/8/2025) pukul 13.30 WIB. Informasi ini segera disebar melalui undangan dan poster digital ke berbagai tokoh, termasuk Ketua MUI. Namun, tak lama berselang, Pemda kembali mengubah jadwal menjadi pukul 09.00 pagi. FMPK pun menolak perubahan ini karena semua pihak sudah terikat agenda sesuai jam 13.30.
Pada hari pelaksanaan, massa FMPK dan undangan hadir di Pendopo sesuai jadwal awal. Namun, setiba di lokasi mereka diberitahu bahwa pertemuan dipindah ke Komplek Sekda di KIC. Perdebatan pun terjadi. FMPK memutuskan tetap bertahan di Pendopo. Audiensi akhirnya dibuka oleh Staf Ahli Bupati Elon Carlan yang menyampaikan permintaan maaf.
Ketegangan memuncak ketika diketahui bahwa Bupati mendadak pergi ke Indramayu. Wakil Bupati yang diminta menggantikan pun baru diberi tahu dua jam sebelum acara. Pertemuan akhirnya berlangsung singkat, tak lebih dari lima menit, sebelum peserta memilih membubarkan diri.
Cerita itu diutaraikan langsung Sekretaris FMPK, Luqman Maulan. Ia menyuarakan kekecewaan dan menegaskan audiensi ini bukan sekadar formalitas. “Kami bukan mengemis bantuan. Ini murni keprihatinan atas krisis moral yang makin masif. Tapi yang kami dapat justru sikap tidak empatik dari pemimpin,” ujarnya.
“Ini bukan sekadar soal pertemuan yang gagal, tapi soal martabat rakyat yang merasa diremehkan,” imbuh Luqman Maulana sebelum membubarkan forum.
Kekecewaan serupa juga disuarakan oleh Kyai Edin Holidin. Ia menyayangkan sikap Bupati, yang padahal dalam Pilkada kemarin, banyak didukung kalangan ulama. “Sejak Pilkada kami ikut mendukung. Kini, guru-guru dan ulama yang sudah meluangkan waktu justru dipermalukan. Bupati benar-benar tidak menghargai,” kata Kyai Edin, keras.
Sementara itu selepas membubarkan diri, Inisiator Gerakan KITA, Ikhsan Marzuki, mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya sudah menyiapkan bahan kajian internasional dari laporan USAID–UNDP soal LGBT di Asia untuk diserahkan.
“Kalau Bupati punya kajian lebih komprehensif, harusnya bisa dibagikan. Ini kesempatan emas untuk saling berbagi informasi, bukan justru diabaikan,” ujarnya.
Ikhsan berharap Bupati yang sebelumnya menyatakan keprihatinannya atas perkembangan krisis LGBT, miras dan obat terlarang di Kuningan, tidak berhenti pada lip service.
Koordinator APIK, Andi Budiman, menekankan bahwa Pemda seharusnya tak menutup diri dari kolaborasi. “Dengan anggaran Kuningan yang terbatas, justru penting menggandeng ormas, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil. Penanganan penyakit sosial bisa dilakukan melalui program kolaboratif tanpa biaya besar,” tegasnya.
Kekecewaan FMPK beralasan, karena menurut Andi, isu serupa telah 3 kali diaudiensikan di DPRD dengan menghadirkan dinas terkait, namun hasilnya nihil. Hingga kini belum ada roadmap, strategi, maupun program konkret Pemda untuk merespons krisis moral yang ditandai maraknya komunitas LGBT, peredaran miras, dan penyalahgunaan narkoba di Kuningan.
FMPK sendiri menegaskan akan tetap mengawal isu ini dengan cara lain, termasuk membangun konsolidasi lintas elemen di luar jalur formal pemerintahan. (eki)
