KUNINGAN (Mass) – Gabungan ormas dan LSM yang bernaung di Forum Aktivis Kuningan (FAKTA) khawatir situasi nasional yang kini tengah terjadi dapat merembet ke daerah. Untuk itu forum tersebut meminta agar kepala daerah sigap dalam mengeluarkan langkah.
“Tadi kami bermusyawarah untuk menyikapi permasalahan situasi nasional terkini, juga pasca terjadinya insiden yang melibatkan beberapa komponen masyarakat di daerah yang ada di Jawa Barat beberapa waktu lalu,” jelas Koordinator FAKTA, Nana Rusdiana SIP usai musyawarah bersama belasan pimpinan ormas LSM di secretariatnya, kompleks Pasar Ancaran, Rabu (1/2/2017).
Nana mengapresiasi agenda apel sinergitas polisional yang diselenggarakan Polres Kuningan bersama Kodim 0615 Kuningan. Selain bertujuan menjaga keutuhan NKRI, pihaknya menganggap agenda sinergitas tersebut ditujukan untuk menciptakan iklim kondusifitas di Kabupaten Kuningan.
“Ini agenda yang baik, dan patut diikuti oleh instansi lainnya, terutama Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati bersama Forkopinda lainnya,” ujarnya.
Dalam menyikapi situasi nasional, imbuh Nana, FAKTA telah berupaya mengadakan audiensi dengan Bupati beberapa waktu yang lalu. Namun, karena ada agenda yang tidak sinkron, audiensi yang diharapkannya belum juga terlaksana. “Waktu itu Bupati tidak hadir, untuk itu kami meminta agar beliau bisa mengagendakan ulang audiensi tersebut,” tandas Nana.
Ketika ditanya kenapa agenda tersebut begitu penting untuk dijadwalkan ulang, Nana menjawab sebagai kepala daerah Bupati harus melaksanakan amanat dari aturan yang ada.
“Ini tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan Permendagri No 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial di masyarakat. Dalam upaya koordinasi untuk menciptakan kondusifitas daerah, Bupati wajib berpedoman pada aturan tersebut, jangan salah langkah,” seru dia.
Sementara itu, dalam diskusi, Ketua Persis Kuningan Ustad Iwan Setiawan menyayangkan sikap Bupati yang seolah tidak tegas dalam menyikapi hal ini. “Situasi nasional sekarang bisa berdampak ke daerah loh. Jika pemerintah daerah tidak melakukan langkah sebagaimana amanat aturan tersebut, apa yang bisa dilaporkan Bupati kepada pemerintah pusat, jika permasalahan melebar ke daerah?,” tegas Iwan.
Musyawarah juga sempat menyinggung permasalahan adanya pemasangan simbol agama non muslim di tempat umum di sebuah pusat perbelanjaan di sekitar Cijoho Kuningan. Gabungan ormas LSM meminta ada tindakan dari pemerintah daerah atau aparat terkait atas dugaan insiden tersebut.
“Sebelum kami menentukan sikap atas hal ini, kami harapkan ada langkah dari pemerintah daerah dan aparat terkait untuk menertibkannya,” ancam Ketua Gamas Kuningan, K Nana Nurudin. (deden)
