KUNINGAN (MASS) – Kader Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Kabupaten Kuningan menyampaikan keberatan atas instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI agar struktur DPW dan DPD mendukung pemerintah daerah tanpa syarat.
Biro Media DPD PSI Kuningan, Ipay Suganda, menyatakan para kader di daerah menjalankan instruksi pusat, tetapi tetap menilai sinergi tidak boleh menutup ruang kritik.
“Kami menerima instruksi DPP untuk mendukung pemerintah daerah. Namun kami melihat instruksi ini berpotensi membelokkan watak PSI dari partai kritis menjadi sekadar alat legitimasi kekuasaan daerah,” ujar Ipay Suganda, mewakili jajaran pengurus PSI Kabupaten Kuningan, Senin (22/12/2025) lalu.
Kader Sampaikan Kritik, Namun Hadapi Resistensi
Ipay menjelaskan para kader PSI Kuningan sudah memberikan masukan terhadap program pemerintah daerah dan kinerja sejumlah SKPD. Namun ia menilai pemerintah daerah menanggapi kritik tersebut secara negatif.
“Ketika kader PSI menjalankan fungsi koreksi, yang muncul bukan perbaikan, melainkan sekat, resistensi, dan sikap anti-kritik,” kata Ipay.
Ia mengungkap sejumlah kader merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah meski partai menjadi pengusung pada pemilihan kepala daerah.
“Kader diminta loyal, namun dipinggirkan; diminta patuh, namun tidak diberi peran; diminta mendukung, namun ditutup akses dialognya,” ucapnya.
Kader PSI Soroti Penurunan Kepercayaan pada Basis Akar Rumput
Menurut Ipay, kondisi tersebut memicu kekecewaan di tingkat akar rumput. Ia menyebut sejumlah simpatisan mempertanyakan arah perjuangan politik PSI di daerah.
“Sinergi tanpa kritik adalah kepalsuan politik. Loyalitas tanpa keberanian bersuara adalah pengkhianatan terhadap mandat rakyat,” papar Ipay.
Ipay mengatakan partai tidak ingin kehilangan identitas sebagai kekuatan kontrol dan pengawas kebijakan publik.
Kader PSI Minta Pemerintah Daerah Buka Ruang Dialog
Ipay menyatakan kritik yang disampaikan PSI bersifat konstruktif dan menjadi bagian dari tanggung jawab politik partai. Ia meminta pemerintah daerah membuka ruang dialog dan menampung masukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kami ingin pemerintah daerah melihat kritik sebagai bentuk dukungan untuk perbaikan pelayanan publik, bukan ancaman politik,” kata Ipay.
Ia menegaskan Kader PSI Kuningan akan tetap menjalankan fungsi kontrol dan memastikan aspirasi publik tersampaikan melalui jalur politik formal.
“Kami berdiri bersama rakyat dan akan terus menyuarakan keberanian politik agar demokrasi lokal tetap hidup,” ujar Ipay menutup pernyataannya. (eki)
