TANGGERANG (MASS) – Dalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan ideologi generasi muda, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kuningan (IPPMK) Jadetabek menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bertema “Meneguhkan Nilai Kebangsaan di Era Digital, Merawat Persatuan di Tengah Polarisasi, dan Menjaga Jati Diri Bangsa Berlandaskan Pancasila, UUD 1S45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika”.
Acara dilaksanakan pada Sabtu (8/11/2025) kemarin di Gedung Padepokan Aswaja, Ciputat, Tangerang Selatan, dengan menghadirkan Dr. Tr. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si., Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI dan Anggota Komisi XIII DPR-RI Fraksi Partai Golkar, sebagai narasumber utama.
Turut hadir H. Badrusalam, S.Sos.I., anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Fraksi Golkar sekaligus Ketua Harian Ikatan Alumni UIN (IKALUIN) sebagai keynote speaker, serta M. Imam Bahauddin, Ketua Umum IPPMK Jadetabek periode 2025–2026, yang membuka kegiatan secara resmi.
Dalam pemaparannya, Dr. Agun Gunandjar menjelaskan secara mendalam hakikat Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa sekaligus dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Beliau menguraikan sejarah pembentukan Pancasila yang lahir dari sidang BPUPKI tanggal 29 Mei– 1 Juni 1945, menampilkan peran penting tokoh-tokoh bangsa seperti Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno dalam merumuskan dasar falsafah negara.
“Pancasila adalah hasil konsensus luhur yang menyatukan perbedaan. Ia bukan sekadar simbol, tetapi pedoman hidup bangsa yang harus terus dihidupkan dalam setiap aspek kehidupan bernegara,” tegasnya.
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bertema “Meneguhkan Nilai Kebangsaan di Era Digital, Merawat Persatuan di Tengah Polarisasi, dan Menjaga Jati Diri Bangsa Berlandaskan Pancasila, UUD 1S45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika”, Sabtu (8/11/2025). (Foto: dok IPPMK)
Dr. Agun juga menyinggung proses kompromi politik dan spiritual pada masa awal kemerdekaan, yakni revisi Piagam Jakarta menjadi rumusan final sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada 18 Agustus 1945. Hal ini, ujarnya, merupakan cermin toleransi dan kebesaran jiwa para pendiri bangsa untuk menjaga keutuhan negara yang majemuk.
Lebih lanjut, narasumber memaparkan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan hukum tertinggi di Indonesia. Ia menekankan prinsip supremasi konstitusi, di mana setiap peraturan — baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah — tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dr. Agun menjelaskan pula hierarki perundang-undangan berdasarkan Tap MPR No. III/2000 dan UU No. 12/2011, yang menempatkan UUD 1945 di puncak sistem hukum nasional.
Dalam konteks pendidikan dan kehidupan digital, beliau mengingatkan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban konstitusionalnya, termasuk kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. “Kebebasan bukan berarti tanpa batas. Dalam negara hukum, setiap hak diimbangi dengan kewajiban untuk menjaga tatanan sosial dan menghormati nilai konstitusi,” ujar Agun.
Pada bagian selanjutnya, Dr. Agun menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat melalui pemerintah pusat, dengan tetap memberikan otonomi daerah sesuai amanat UUD 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B serta UU No. 23 Tahun 2014. Beliau memaparkan struktur hubungan pemerintah pusat dan daerah secara hierarkis, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, hingga Kepala Desa, sebagai wujud sinergi pemerintahan yang harmonis.
“Otonomi daerah bukan berarti lepas dari kesatuan. Ia adalah mekanisme untuk mempercepat kesejahteraan dengan tetap menjaga semangat kebangsaan. Pemerintah pusat dan daerah harus saling memperkuat, bukan saling melemahkan,” tuturnya.
Dr. Agun juga menekankan bahwa di tengah dinamika politik lokal dan global, NKRI harus dijaga dari ancaman disintegrasi dan ekstremisme, dengan cara memperkuat solidaritas sosial, nasionalisme, dan kesadaran konstitusional di semua lapisan masyarakat.
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bertema “Meneguhkan Nilai Kebangsaan di Era Digital, Merawat Persatuan di Tengah Polarisasi, dan Menjaga Jati Diri Bangsa Berlandaskan Pancasila, UUD 1S45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika”, Sabtu (8/11/2025). (Foto: dok IPPMK)
Sesi terakhir pemaparan menyoroti makna Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang diambil dari karya Mpu Tantular, Kakawin Sutasoma (abad ke-14), yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Menurut Dr. Agun, nilai ini sangat relevan untuk menghadapi fragmentasi sosial di era media digital, di mana perbedaan seringkali dimanfaatkan untuk menimbulkan perpecahan.
“Generasi muda harus mampu menempatkan keberagaman sebagai kekayaan, bukan ancaman. Tantangan terbesar bangsa ini bukan pada perbedaan, tetapi pada ketidakmampuan kita menghormati perbedaan itu sendiri,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari — di kampus, dunia kerja, dan ruang digital — agar masyarakat tetap solid dalam bingkai kebangsaan.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi dialog interaktif, di mana peserta berdiskusi tentang peran mahasiswa dalam menjaga ruang digital yang sehat, etika bermedia sosial, serta upaya menangkal hoaks dan ujaran kebencian. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengaitkan isu kebangsaan pada kehidupan sehari-hari di dunia maya, kampus, dan komunitas.
M Imam Bahauddin, Ketua Umum IPPMK Jadetabek, menyampaikan apresiasinya kepada MPR RI atas dukungan terhadap kegiatan ini. “Pemuda hari ini bukan hanya penonton perubahan, tetapi harus menjadi pelaku utama yang menjaga nilai-nilai kebangsaan. Kami ingin IPPMK menjadi ruang kaderisasi intelektual muda yang berkarakter Pancasila,” ungkap Imam.
Kegiatan ditutup dengan doa bersama, foto bersama, dan penyerahan cendera mata kepada narasumber, menandai komitmen untuk menjadikan generasi muda sebagai penjaga ideologi bangsa dan pelanjut cita-cita kemerdekaan. Empat Pilar Kebangsaan merupakan empat prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu:
- Pancasila – sebagai dasar dan ideologi negara;
- UUD 1945 – sebagai konstitusi tertulis dan hukum tertinggi;
- NKRI – sebagai bentuk negara yang menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah;
- Bhinneka Tunggal Ika – sebagai semboyan yang menegaskan persatuan dalam
Empat Pilar ini menjadi pedoman hidup berbangsa yang menuntun warga negara untuk berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. (eki/ad)
