ANCARAN (Mass) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan memberikan 25 rekomendasi kepada Bupati Kuningan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati TA 2015. Rekomendasi disampaikan langsung pada rapat paripurna DPRD Kuningan, Jumat (21/4), dari gabungan rekomendasi setiap Komisi DPRD Kuningan baik Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV DPRD.
Dalam rekomendasi itu, H Ujang Kosasih MSi saat ditunjuk sebagai juru bicara komisi mengatakan, DPRD Kuningan telah menerima LKPj TA 2015 dan telah dibahas sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan. Namun, dalam pembahasannya, dewan masih menemukan perbedaan dalam hal penyajian data, dimana pemda belum menyajikan data secara akurat, kurang up to date, tidak lengkap, tidak jelas sumber datanya, serta mengandung ambiguitas makna.
“Disamping itu, data yang disajikan terkadang tidak sinkron dengan SPKD terkait. Kesalahan itu selalu terjadi setiap tahun dalam penyampaian LKPj. Sehingga, hal itu bisa menimbulkan multitafsir dalam membaca dokumen tersebut,” katanya.
Oleh sebab itu kata Ujang, kedepan hendaknya pemerintah daerah memerintahkan kepada setiap SPKD/OPD untuk membentuk tim penyusun LKPj. Lalu, pemda hendaknya menekankan kepada setiap SKPD untuk mempertajam perencanaan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara program dan kegiatan terhadap sumber anggaran baik pusan maupun provinsi.
“Inventarisasi, penataan dan pemberdayaan serta manajemen aset daerah harus terus-menerus ditingkatkan. Hal ini akan mempunyai kontribusi positif terhadap meningkatnya Pendapata Asli Daerah (PAD). Apresiasi juga kami berikan kepada pemda dengan adanya peningkatan sistem kependudukan berbasis teknologi dan informasi yang bisa diakses setiap saat oleh masyarakat,” ungkapnya.
Sehingga lanjut politisi PKB itu, bisa memberikan kemudahan dalam proses updating data kependudukan. Diharapkan, kedepan pemda terus meningkatkan sarana dan prasarana demi terpeliharanya pelayanan publik yang optimal. Pemda juga hendaknya melakukan evaluasi dan distribusi pegawai, agar tercipta pemerataan pegawai di semua SKPD sesuai dengan tupoksi dan kompetensinya.
“Pemda hendaknya menciptakan iklim investasi dengan memberikan pelayanan fasilitas yang prima, agar investor tertarik menanamkan investasinya di Kuningan. Kemudian, koordinasi antar SKPD/OPD baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan agar lebih ditingkatkan, sehingga tidak terjadi bongkar pasang dalam pelaksanaan program dan kegiatan,” terangnya.
Pihaknya meminta, pemda kedepan hendaknya menyajikan data yang lengkap dan rinci terkait dengan tugas pembantuan APBD provinsi Jabar dan APBN, sehingga pembahasan lebih optimal. Kemudian, dengan tingginya belanja pegawai yang disebabkan banyaknya jumlah pegawai, perlu dilakukan efisiensi anggaran dan peningkatan pengawasan melalui peran inspektorat dalam mereview rencana kegiatan anggaran (RKA), sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi anggaran. (andri)
