KUNINGAN (MASS) – Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, S.H., M.Kn bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuningan secara resmi menggelar pelayanan bagi penyandang disabilitas bertajuk “Sadulur Disabilitas” di Kabupaten Kuningan bersamaan dengan Kabupaten/Kota lain se-Jawa Barat, Kamis (14/08/2025) kemarin.
Di Kabupaten Kuningan, program digelar di SLB Negeri Taruna Mandiri, Kecamatan Cilimus. Puluhan siswa penyandang disabilitas dari berbagai Sekolah Luar Biasa se-Kabupaten Kuningan sumringah ketika menerima administrasi kependudukan, baik kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta lahir.
Dalam sambutannya, Amih Tuti, sapaan akrab Wakil Bupati Kuningan menyebutkan bahwa pelayanan Dukcapil memang bukan pelayanan dasar, tapi merupakan dasar dari seluruh layanan.
“Mulai dari perbankan, kesehatan (bpjs), asuransi, SIM, bansos dan lainnya yang membutuhkan identitas NIK yang didapatkan dari Dukcapil,” kata Wabup.
Adik dari almarhum mantan Bupati Acep Purnama itu menyebutkan bahwa semua masyarakat memiliki hak yang sama terkait administrasi kependudukan. Negara hadir dalam pemenuhan hak sipil setiap warga negara.
“Jadi anak-anaku, semua punya hak yang sama dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara harus hadir dalam rangka pemenuhan hak sipil setiap warga negara. Untuk itu apa yang dilakukan dukcapil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh ada diskriminasi, semua penduduk memiliki hak yang sama tak terkecuali bagi penyandang disabilitas,” ujar Tuti.
Ia menegaskan kepada para orang tua siswa disabilitas agar jangan ragu dan jangan malu ketika mengurus dokumen kependudukan.
“Jangan ragu dan jangan malu ya, bapak ibu. Selalu berikan data yang lengkap termasuk data anak-anak bapak/ibu penyandang disabilitas, karena data tersebut akan dijadikan acuan dalam rangka membuat kebijakan dalam proses pembangunan,” ucap Amih.
Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Drs. Yudi Nugraha dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya akan berkeliling ke setiap Sekolah SLB untuk melayani administrasi kependudukan.
“Kami selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan kepastian administrasi kependudukan bagi seluruh warga masyarakat Kuningan, termasuk adik-adik penyandang disabilitas. Nanti setiap bulan kami akan menyapa setiap SLB di Kuningan (yang jumlahnya 15) untuk melakukan pelayanan, baik penerbitan KK, KTP, KIA maupun akta lahir,” sebut Yudi.
Melalui pencanangan Program “Sadulur Disabilitas” ini, kata Kadis, diharapkan seluruh masyarakat Jawa Barat, terkhusus penyandang disabilitas dapat memiliki hak yang sama terhadap pelayanan administrasi kependudukan. (eki)
