KUNINGAN (MASS) – Permasalahan gagal bayar oleh pemerintah daerah di Kabupaten Kuningan mencuat sebagai isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek administrasi, keuangan, dan hukum.
Wakil Ketua KNPI Kuningan, Hanif, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Apalagi, yang dianggapnya heran, di tengah keterbatasan anggaran, Kuningan terus menggelar “pesta”.
Mulanya, Hanif menjelaskan bahwa fenomena gagal bayar merujuk pada ketidakmampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya terhadap pihak ketiga, seperti kontraktor, pemasok, atau penyedia jasa lainnya.
“Di Kabupaten Kuningan, kasus ini mulai mendapat perhatian publik setelah banyak kontraktor dan pihak-pihak terkait mengeluhkan keterlambatan pembayaran atau tidak dibayarnya sejumlah proyek yang telah selesai dikerjakan,” tuturnya.
Hanif menyebut, banyak kontraktor dan pihak ketiga lainnya yang mengalami kerugian finansial karena tidak menerima pembayaran yang sesuai. Hal ini, lanjutnya, bisa berdampak pada kelangsungan bisnis mereka dan kondisi ekonomi lokal secara umum.
“Reputasi Pemda Kuningan menjadi buruk di mata masyarakat dan pelaku usaha. Ini bisa mengurangi kepercayaan publik dan calon investor di masa mendatang,” sebutnya.
Yang ia sesalkan, di tengah isu gagal bayar yang terus dibahas oleh beberapa aktivis dan pengamat, pemerintah daerah akhir-akhir ini malah terus mengadakan acara-acara besar.
“Sebagai masyarakat, sangat menyayangkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah akhir-akhir ini. Seperti yang akan dilaksanakan yaitu Tour de Linggarjati event yang katanya menjadi ikon di Kabupaten kuningan terus dilaksanakan,” ujarnya mengkritisi.
Ada yang mengatakan, kutip Hanif, acara-acara yang dilaksanakan adalah upaya untuk menarik para investor untuk hadir, pada kenyataannya reputasi pemerintah masih banyak dipertanyakan mengenai isu gagal bayar ini.
“Seharusnya fokus pemerintah membenahi kelola anggaran daerah, bukan malah terus mengadakan acara yang sifatnya hanya seremonial,” tegasnya. (eki)
