KUNINGAN (MASS) – H Sudirja didampingi perwakilan pekerja pemecah batu dan sopir truk mendatangi Pendopo Kabupaten Kuningan, Selasa (10/2/2026) malam, untuk mencari solusi atas terhentinya aktivitas pengupasan batu di Desa Pasawahan dan Desa Padabeunghar.
Kedatangannya sekaligus untuk menahan rencana aksi demonstrasi ratusan warga yang sedianya digelar Kamis besok. Sudirja mengatakan, dirinya datang membawa “misi baik” untuk meredam gejolak masyarakat yang terdampak penutupan lokasi pengambilan batu.
“Saya datang ke pendopo untuk meredam warga penggarap batu di Pasawahan dan Padabeunghar yang berencana demo,” ujar Sudirja.
Menurutnya, penutupan aktivitas tersebut terjadi setelah adanya kunjungan KDM (Gubernur Jawa Barat) ke lokasi, khususnya di Desa Padabeunghar. Sudirja menegaskan, aktivitas di Pasawahan bukanlah galian C karena tidak menggunakan alat berat, melainkan hanya pengupasan yang sudah berlangsung sejak beberapa periode kepala daerah sebelumnya tanpa persoalan berarti.
“Bukan galian C mohon maaf, karena kalau kriteria galian C itu ada alat berat. Ini emang hanya di Desa Pasawahan hanya pengupasan, tidak menggarap tebing yang membahayakan. Itu pun bukan baru sekarang, mungkin mulai dari sejak kepala daerahnya itu dari Bapak Aang Hamid Suganda, Ibu Uce, sampai ke Acep Purnama,” tuturnya.
Namun, ia mengakui terdapat lokasi di Desa Padabeunghar yang berada di area tebing dan berbatasan dengan tanah KRK, yang sebelumnya sempat diingatkannya agar tidak digarap karena berpotensi membahayakan.
Menurut Sudirja, saat kunjungan tersebut, Gubernur menjanjikan dua hal kepada masyarakat Padabeunghar, diantaranya pembebasan atau pembelian lahan oleh Pemprov Jabar dan pemberian kompensasi atau lapangan kerja bagi para pekerja terdampak.
“Sudah hampir satu bulan, tapi belum ada realisasi. Ini yang membuat warga gelisah,” katanya.
Sudirja memperkirakan lebih dari 100 orang terdampak langsung, terdiri dari pemilik lahan, pemecah batu, hingga sopir truk. Di Desa Pasawahan saja, tercatat sekitar 40 pemilik lahan terdampak, belum termasuk pekerja dan sopir.
Menurut Sudirja, dalam satu kali muatan dump truck, pekerja pemecah batu bisa memperoleh sekitar Rp120 ribu per dump, sementara pekerja muat sekitar Rp80 ribu per truk. Jika dalam sehari ada dua hingga tiga kali angkut, penghasilan cukup menopang kebutuhan keluarga. Namun kini, seluruh aktivitas terhenti.
“Karena menyangkut isi perut timbul (pekerja) bergejolak dan merambat ke desa yang ada (dekat) lokasi desa Pasawahan,” ujarnya.
Sudirja mengungkapkan, penutupan lokasi tersebut juga berdampak pada harga material bangunan. Jika sebelumnya warga bisa membeli batu dari Pasawahan dengan harga sekitar Rp750 ribu per dump, kini harus membeli dari daerah lain seperti Sengyang dengan harga mencapai Rp1,2 juta.
“Bukan hanya pekerja yang terdampak, masyarakat yang ingin membangun rumah juga ikut terbebani,” kata Sudirja.
Sudirja juga mengungkap adanya setoran Rp32 ribu per truk ke rekening Bank BJB yang telah berjalan hampir satu tahun. Ia mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah diperlihatkan bukti transfer oleh warga.
“Kalau memang ada setoran dan sudah berjalan, jangan sampai saat ada masalah malah cuci tangan. Ini yang saya sayangkan,” tegasnya.
Sudirja menyatakan telah berkoordinasi dengan unsur DPRD, termasuk Ketua Komisi I, untuk membantu mencarikan solusi. Ia juga telah meminta izin kepada Camat Pasawahan sebelum mendatangi pendopo.
Meski belum berhasil bertemu langsung dengan Bupati karena yang bersangkutan sedang ada agenda lain, Sudirja meminta agar segera dijadwalkan audiensi resmi.
“Kami tidak memaksa harus dibuka semua. Tapi kalau ditutup, harus ada solusi. Mau ambil batu ke mana? Mau bangun pakai apa? Jangan hanya menutup tanpa jalan keluar,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti janji pembebasan lahan dan kompensasi bagi pekerja di Padabeunghar, serta meninjau kembali lokasi mana yang masih layak dan aman untuk beroperasi.
Sementara itu, perwakilan warga Pasawahan, Jojo, meminta pemerintah meninjau langsung ke lapangan. “Kami hanya menggarap kebun sendiri. Setelah batu diambil, lahannya ditanami kembali. Reklamasi tetap berjalan,” ujarnya.
Untuk sementara, rencana demonstrasi berhasil ditunda. Namun, Sudirja menegaskan, jika tidak ada respons konkret dari pemerintah, aspirasi masyarakat kemungkinan akan kembali menguat. (didin)
