KUNINGAN (MASS) – Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kuningan, Renis Amarulloh, menyampaikan apresiasi atas pernyataan tegas Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, yang menegaskan bahwa nilai-nilai antikorupsi harus menjadi nafas dalam keseharian penyelenggaraan pemerintahan.
Pernyataan ini disampaikan Bupati saat menerima Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam program “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Kabupaten Kuningan pada 29 Juli 2025.
“Kami dari IMM Kuningan mengapresiasi sikap Bupati yang menyatakan bahwa antikorupsi harus menjadi nafas sehari-hari. Ini adalah langkah penting dalam membangun kultur birokrasi yang bersih dan berintegritas,” tegas Renis.
Namun demikian, IMM Kuningan juga menyampaikan catatan kritis, mengingat Kabupaten Kuningan masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK dalam laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan serius dalam tata kelola administrasi dan pengelolaan anggaran publik yang harus dibenahi.
“Komitmen antikorupsi akan lebih kuat dan kredibel bila dibarengi dengan perbaikan nyata atas temuan-temuan BPK. Jangan sampai jargon antikorupsi hanya jadi pemanis di tengah ketidaktertiban laporan keuangan,” tambah Renis.
IMM menilai, opini WDP seharusnya menjadi pemicu introspeksi dan percepatan reformasi birokrasi, bukan dianggap hal biasa. Oleh karena itu, IMM Kuningan mendorong agar Bupati tidak hanya hadir dalam kegiatan simbolik, namun juga menyusun langkah-langkah korektif atas catatan yang diberikan oleh lembaga audit negara tersebut.
Renis menutup pernyataannya dengan harapan bahwa jargon “nafas antikorupsi” tidak hanya terdengar segar di forum resmi, tapi juga terasa nyata dalam praktik birokrasi, alur anggaran, pelayanan publik, dan dalam menghapus budaya patronase di lingkungan pemerintahan. IMM akan mencubit Bupati jika jargon tersebut meleset. (eki)
