KUNINGAN (MASS) – Dalam sepekan ini Gedung DPRD Kuningan kosong tanpa wakil rakyat. Seperti yang terlihat Selasa (12/8/2025), kunker dari DPRD Brebes Jateng dan Kota Tasikmalaya pun sampai diterima oleh sekwan yang notabene pejabat eselon II.
“Karena memang mulai Senin (11/8/2025) kemarin masuk agenda reses. Pimpinan dan anggota dewan dijadwalkan bertemu dengan konstituennya. Kunjungan dari Brebes dan Tasik diwakili sama saya,” jelas Dr H Deni Hamdani, sekretaris DPRD Kuningan kala dikonfirmasi.
Sekitar pukul 11.00 WIB terpantau belasan anggota dewan Brebes tengah bersiap-siap pulang. Namun tidak ada seorang pun dari mereka yang mau diwawancarai awak media kuninganmass.com terkait kesan pesan terhadap Kuningan.
“Mohon maaf kami tertib. Hanya pimpinan yang boleh memberikan keterangan,” elak politisi berpeci hitam yang di dadanya tertulis name Ferri tersebut.
Dari keterangan yang diperoleh kuninganmass.com, jumlah anggota dewan Brebes yang hadir sebanyak 13 orang. Semuanya anggota dan pimpinan komisi IV. Sedangkan dari Tasikmalaya hanya wakil ketua DPRD.
Sekretaris DPRD Kuningan, Dr H Deni Hamdani, usai menerima kunker DPRD Brebes dan Tasikmalaya di ruang Banggar, Selasa (12/8/2025). (foto : deden rijalul umam)
“Sekitar pukul 09.30 mulainya. Brebes dulu, dilanjut wakil ketua DPRD Kota Tasikmalaya sampai zuhur,” sebut Deni Hamdani.
Meski tanpa pimpinan atau anggota DPRD Kuningan yang sedang reses, menurutnya, seorang sekwan sedikit banyak tahu tugas keseharian mereka. Sehingga pertanyaan dari Brebes dan Tasikmalaya mampu dijawab olehnya.
Terlebih, materi yang didiskusikan seputar kondisi Kuningan pasca terbit Inpres 1/2025 tentang efisiensi. Deni mengakui kondisi Kuningan sama dengan hampir semua daerah di Jabar.
“Pasca kebijakan efisiensi, hampir gak ada daerah yang melak cangkeng. Kondisinya sama. Mungkin Kota Bandung dan Bogor sih berbeda, karena PADnya juga besar. Kota Bandung kalau gak salah PADnya 3 T,” ungkap Deni.
Lantaran efisiensi ini perintah presiden maka semua harus patuh tanpa kecuali. Termasuk dalam kegiatan kedewanan, sejumlah item dikurangi. Seperti kerja dinas, bimtek anggota bahkan bimtek kesekretariatan dihapus. Kemudan dilakukan efisiensi pada anggaran makan minum dan lainnya.
“Kita bisa irit hampir 4 miliar. Kalau dana pokir itu ada di SKPD ya, jadi gak tau. Dana reses juga kan menyangkut hubungan emosional dengan konstituennya, jadi gak dikurangi,” jelas Deni. (deden)
