KUNINGAN (MASS) – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno dalam kunjungannya ke Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Jawa Barat, mengatakan, “….karena pandemi, maka desa terpaksa harus mencari cara untuk dapat survive dan menghasilkan pendapatan lain yang tidak sekedar berpangku pada pekerjaan mayoritas masyarakatnya saja”. (Portal Majalengka, 31/5/2021)
Kunjungan ini merupakan kegiatan yang dilakukannya dalam rangkaian acara sosialisasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 yang dimulai sejak 22 Mei sampai 25 Juni 2021. Sebelum di Kuningan, kegiatan serupa digelar di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang, Desa Wisata MAS Ubud Bali, dan Desa Wisata Tugu Selatan Cisarua Bogor. Desa Cibuntu sendiri dipilih dalam kegiatan sosialisasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 karena meraih juara di level ASEAN untuk pariwisata.
Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 merupakan salah satu program pengembangan sektor pariwisata yang ditargetkan menjadi tulang punggung dalam pemulihan ekonomi di negeri ini. Pemerintah melalui Kemenparekraf giat menggalakkannya. Dengan mengangkat tema “Indonesia Bangkit”, program ini diharapkan mampu mewujudkan visi “Indonesia sebagai Negara Tujuan Pariwisata Berkelas Dunia, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Mampu Mendorong Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat”.
Nampak jelas pengembangan program desa wisata Indonesia ini dijadikan tumpuan oleh pemerintah dalam membangkitkan perekonomian nasional di tengah kian merosotnya perekonomian nasional di tengah wabah. Tak tanggung, desa wisata Indonesia ditetapkan sebagai simbol kebangkitan ekonomi nasional.
“Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ingin memberikan program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan program desa wisata ini menjadi simbol munculnya kebangkitan ekonomi nasional,” ujar Menparekraf.
Program desa wisata Indonesia ini menarik untuk diperhatikan, apalagi negeri ini dikenal dengan segudang potensi kekayaan alam, sejarah, budaya, hingga sumberdaya alamnya. Desa wisata Indonesia adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat di Indonesia yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
Dalam program desa wisata ini, seluruh unsur desa dijadikan memiliki daya tarik bagi para wisatawan, mulai dari potensi alam, budaya lokal setempat, hingga nilai-nilai sejarah. Seluruh unsur ini akan terus dieksplorasi dan dikembangkan melalui inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi.
Muncul pertanyaan, mampukah program desa wisata Indonesia ini menjadi tumpuan untuk membangkitkan ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahtaeraan rakyat? Ada apa dibalik jargon pemberdayaan ekonomi desa? Dan untuk kepentingan siapa program desa wisata Indonesia ini dibuat?
Jika kita cermati, adanya program desa wisata Indonesia memang bisa memutar roda ekonomi, namun yang akan merasakan hanyalah segelintir orang saja, yaitu para korporasi dan pemilik modal. Inovasi dan kolaborasi nampaknya hanya kamuflase yang digunakan untuk menutupi kegagalan ekonomi kapitalisme, yaitu gagal memulihkan ekonomi di tengah wabah.
Penggenjotan pariwisata, termasuk program desa wisata Indonesia, dalam sistem ekonomi kapitalisme dengan kebijakan yang dibuat berupa investasi hanya akan menguatkan liberalisasi ekonomi. Pemberdayaan ekonomi desa yang seharusnya demi masyarakat setempat, justru menjadi bancakan para korporasi untuk mengembangkan bisnisnya.
Liberalisasi di berbagai bidang, termasuk ekonomi, alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, justru yang ada penduduk setempat semakin terpinggirkan karena tidak mampu bersaing dengan korporasi yang memiliki modal lebih besar.
Jika demikian halnya bagaimana bisa program desa wisata ini mampu membangkitkan ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pasalnya Negara hanya mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata, sementara berbagai kebutuhan di negeri ini besar, terlebih banyak sektor ekonomi yang terpukul akibat pandemi covid 19. Padahal sumber-sumber pendapatan negara yang lain tidak dikelola, maka tidak akan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan pele
Hanya sistem Islam yang mampu memberikan kesejahteraan dan pelayanan menyeluruh kepada seluruh rakyat. Islam sebagai ideologi yang diturunkan oleh Sang Pencipta alam ini telah menetapkan bahwa membangun kesejahteraan masyarakat hingga per individunya adalah kewajiban utama. Sehingga harus menjadi orientasi utama negara.
Dan Islam juga telah menegaskan bahwa pemimpin itu fungsinya adalah sebagai “penggembala” yang akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Pemimpin harus memastikan kesejahteraan seluruh gembalaannya.
Untuk mewujudkan kesejahteraan individu warga negaranya, Islam telah menetapkan wajibnya barang dan jasa terdistribusi secara merata. Dalam hal ini Islam telah menetapkan barang kepemilikan negara, umum, dan individu.
Barang kepemilikan negara hanya negara yang diberi otoritas untuk mengelolanya. Negara berhak untuk memproteksinya hanya untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Negara akan menjaga ketat dan mengharamkan individu mengelolanya. Negara berwenang penuh untuk apakah memberikannya ke rakyat atau tidak. Semua ditetapkan hanya dengan satu orientasi, yaitu kesejahteraan rakyat.
Demikian juga barang kepemilikan umum. Seperti sumber daya alam yang sangat melimpah, hanya ditetapkan oleh Islam sebagai milik umum. Negara hanya mengelolanya untuk kepentingan masyarakat.
Islam dengan tegas mengharamkan dimiliki oleh perseorangan. Sumber daya alam ini akan dieksplor hanya untuk kepentingan masyarakat. Seperti air, api, hingga Padang gembalaan sebagaimana yang tercantum dalam hadits RosulNya. Pada faktanya, seperti berbagai jenis tambang, gas, air, hutan yang melimpah di negeri ini, hanya diperuntukkan untuk masyarakat. Dari mensubsidi berbagai hak umum, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain.
Terakhir barang kebutuhan individu yang dimiliki melalui proses yang diizinkan syari’ah, seperti warisan, hadiah, bekerja, jual beli. Negara disamping akan melindunginya sebagai hak individu, negara juga wajib menciptakan akses-akses yang mudah untuk mendapatkannya.
Walhasil dengan gambaran seperti itu, kesejahteraan masyarakat akan mudah diwujudkan.
Wallahu a’lam bishshowab.
Penulis: Fathimah Salma
(Penggiat Literasi dan Pengelola Home Schooling Mandiri)
