KUNINGAN (MASS) – Gelombang aksi demonstrasi yang meluas di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir berujung ricuh dan menimbulkan kerusakan parah. Hasil penelusuran awak media hingga Sabtu (30/8/2025) mencatat, sedikitnya sepuluh gedung DPRD dan sejumlah kantor kepolisian menjadi sasaran pembakaran massa.
Dari catatan tersebut, gedung DPRD yang terbakar antara lain berada di Cirebon, Makassar, Pekalongan, Solo, Bandung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Surabaya, Sulawesi Selatan, Jakarta, dan Tegal. Sebagian besar bangunan mengalami kerusakan pada bagian depan, ruang paripurna, serta fasilitas umum di sekitarnya.
Selain DPRD, beberapa kantor polisi juga ikut dibakar massa. Di antaranya Polres Jakarta Timur, Polsek Ciracas, Polsek Duren Sawit, Polsek Cipayung, serta kantor polisi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pembakaran tersebut menambah daftar panjang kerusakan fasilitas negara akibat aksi yang awalnya digelar untuk menyuarakan aspirasi.
Di Bandung, aksi massa sempat menjalar hingga ke pusat kota, menyebabkan Gedung DPRD Jawa Barat rusak berat. Sejumlah kendaraan dinas yang terparkir di area gedung juga ikut hangus terbakar. Kondisi serupa terjadi di Solo, di mana gedung sekretariat DPRD dan sejumlah pos pengamanan rusak akibat aksi anarkis.
Sementara di Makassar, kerusuhan lebih fatal dengan menimbulkan korban jiwa. Api melalap sebagian besar bangunan DPRD, dan beberapa kendaraan dinas ikut terbakar. Tiga orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah lainnya mengalami luka-luka.
Kerusuhan juga pecah di wilayah ibu kota. Gedung DPRD Jakarta tak luput dari sasaran amuk massa, disertai pembakaran beberapa kantor kepolisian di Jakarta Timur, termasuk Polsek Ciracas, Duren Sawit, dan Cipayung. Situasi tersebut sempat membuat aparat kepolisian menambah pasukan pengamanan di sekitar gedung pemerintahan.
Tidak hanya di Pulau Jawa, aksi serupa tercatat terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Di kedua wilayah itu, gedung DPRD daerah turut menjadi sasaran pembakaran. Kerusakan parah membuat aktivitas pemerintahan setempat harus dipindahkan sementara ke lokasi lain.
Sejumlah pihak mengecam tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum tersebut, belum lagi mereka yang melakukan penjarahan dan pengrusakan fasilitas milik warga biasa. Aksi demonstrasi, yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional warga negara, dinilai telah melenceng ketika berubah menjadi kerusuhan yang merugikan masyarakat luas.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan gelombang aksi ini akan mereda. Setiap hari potensi kericuhan baru selalu muncul di berbagai daerah, membuat masyarakat cemas akan keselamatan serta kestabilan aktivitas sehari-hari.
Jika ditotal, kerugian akibat aksi anarkis ini diyakini mencapai angka yang sangat besar, mencakup kerusakan gedung pemerintah, kendaraan dinas, hingga fasilitas umum yang hangus terbakar. Namun, angka resmi masih dalam proses pendataan. Yang jelas, biaya pemulihan akan menelan dana yang besar dan memakan waktu lama, sementara masyarakat terus menunggu penyelesaian yang pasti. (argi)
