KUNINGAN (MASS) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang berubah secara mendadak pada tengah malam memicu reaksi dan kekecewaan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk diekspresikan dengan aksi massa di Jakarta oleh mahasiswwa. Banyak pihak yang mengaku baru mengetahui perubahan harga tersebut saat hendak mengisi BBM pada pagi hari. Harga Pertamax yang sebelumnya berada di angka Rp12.300 per liter disebut melonjak menjadi Rp16.250 per liter, sehingga menambah beban pengeluaran masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
Salah satu yang juga mengutarakan kekcewaan serupa adalah Yoga Sunandar, mahasiswa Kuningan. Dikatakan, perubahan harga tersebut menjadi perbincangan luas karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah yang selama ini menggunakan BBM non subsidi. Dalam simulasi sederhana, pengendara yang biasa mengisi 20 liter Pertamax sebelumnya hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp246 ribu, namun setelah kenaikan harga harus membayar hingga Rp325 ribu atau bertambah hampir Rp80 ribu dalam satu kali pengisian.
Ia berpendapat, masyarakat menilai persoalan utama bukan hanya terletak pada kenaikan harga, melainkan pada pola komunikasi pemerintah yang dianggap minim sosialisasi dan dilakukan secara tiba tiba tanpa penjelasan terbuka kepada publik. Padahal, BBM menjadi kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan biaya transportasi kerja, ongkos sekolah anak, distribusi barang, hingga modal usaha pedagang kecil.
Keputusan yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas, lanjutnya, seharusnya disampaikan secara transparan agar masyarakat memiliki waktu untuk memahami dan mempersiapkan diri terhadap dampak kebijakan tersebut. Ia juga menyoroti ramainya slogan “ Mas Bahlil Ganteng” atau MBG yang viral di TikTok dan kemudian dijadikan song tiktok oleh masyarakat setelah kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, banyak publik menyindir bahwa “salting” yang ramai di media sosial justru berujung pada bertambahnya beban rakyat akibat naiknya harga BBM.
Yoga Sunandar menilai keputusan yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas seharusnya disampaikan secara transparan agar masyarakat memiliki waktu untuk memahami dan mempersiapkan diri terhadap dampak kebijakan tersebut.
“Kalau benar kenaikan Pertamax dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi yang jelas kepada masyarakat, tentu yang paling dirasakan bukan hanya soal angka kenaikannya, tetapi rasa kecewa karena rakyat seperti tidak diajak bicara. BBM itu bukan kebutuhan kecil, dampaknya langsung ke ongkos kerja, biaya sekolah anak, harga barang dagangan, sampai daya beli masyarakat,” ujar Yoga Sunandar.
Menurutnya, mayoritas pengguna Pertamax juga berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini tetap membayar pajak dan tidak menerima subsidi pemerintah. Karena itu, ketika harga BBM mengalami kenaikan signifikan, dampaknya tetap dirasakan berat oleh masyarakat yang kondisi ekonominya belum sepenuhnya stabil.
Ia juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini dinilai sedang menghadapi tekanan akibat kenaikan harga kebutuhan hidup dan menurunnya daya beli. Sejumlah pedagang bahkan mulai mengeluhkan penurunan aktivitas pembelian masyarakat karena pengeluaran rumah tangga semakin besar.
Meski demikian, Yoga menegaskan kritik terhadap kebijakan publik tetap harus disampaikan secara objektif dan tidak diarahkan menjadi serangan personal terhadap pihak tertentu.
“Tetapi masyarakat juga perlu memisahkan antara kritik terhadap kebijakan dengan serangan personal kepada pejabat tertentu. Mengaitkan kenaikan harga BBM dengan tren viral atau candaan di media sosial tentu belum tentu benar dan tidak bisa dijadikan dasar kesimpulan. Kritik tetap harus disampaikan secara tajam, tetapi berbasis data, logika, dan kepentingan rakyat,” katanya.
Ia berharap pemerintah dapat membangun komunikasi publik yang lebih terbuka dalam setiap pengambilan keputusan besar yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini sebenarnya sederhana, yaitu keterbukaan, penjelasan yang jujur, dan keberanian pemerintah untuk berdialog langsung dengan rakyat sebelum mengambil keputusan besar yang menyentuh kehidupan sehari-hari,” ucapnya. (eki)