KUNINGAN (Mass) – Merasa disebut-sebut melirik salah satu bakal calon bupati/wakil bupati Kuningan asal Parpol Demokrat yakni Yosa Octora Santono, Ketua Partai Gerindra H Dede Ismail SIP MSi langsung membantahkan. Bahkan, baginya sendiri mempunyai wewenang untuk mencalonkan diri sesuai dengan hasil Rampimcab DPC Partai Gerindra maju di Pilkada nanti.
“Kita hanya menerima kedatangan bakal calon bupati dari Demokrat, cuma kalau misalnya ada bahasa kita melirik enggak lah, toh saya sendiri di Gerindra juga punya wewenang untuk mencalonkan sesuai dengan hasil rapimcab,” ucap Ketua Partai Gerindra H Dede Ismail SIP MSi saat memberikan keterangan pers kepada kuninganmass.com di ruang kerjanya, (9/5).
Kondisi saat ini lanjut Dede, justru DPC Partai Gerindra di instruksikan oleh DPP partai yakni ketua umum bahwa kader internal diprioritaskan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
“Tapi ingat, partai ini kan dinamis bisa berkoalisi dengan siapapun. Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak mengintervensi kepada pengurus jajaran DPC untuk melakukan komunikasi politik terkait even atau ajang Pilkada 2018 nanti,” tegasnya.
Sikap politik itu kata Dede, diberikan sepenuhnya terhadap kebijakan DPC Partai Gerindra di masing-masing kabupaten/kota. Sebab, dalam AD/ART partainya berangkat dari suara di bawah baik dari tingkat ranting, kecamatan hingga DPC.
“Kalau dengan Demokrat, itu tergantung, cuma kalau Demokrat kan cuma lima kursi dan Gerindra ada empat kursi, kan gak mungkin. Karenanya kita jalin koaliasi, tapi itu akan dibangun dengan partai manapun termasuk PDIP,” jelasnya.
Dia kembali menegaskan, jika koalisi dilakukan hanya dengan Partai Demokrat saja itu merupakan hal yang tidak mungkin, sebab jumlah kursi tidak mencukupi. Tapi yang jelas, komunikasi politik akan dibangun dengan semua pimpinan parpol menuju koaliasi Pilkada nanti.
“Posisi Demokrat dengan kita gak mencukupi jumlah kursinya, nanti kita menjalin komunikasi dulu dengan pimpinan parpolnya, sebab kalau bacalon itu kan tidak punya kewenangan untuk menentukan arah parpol itu mengusung dengan siapa, berkoalisi dengan siapa, biarlah kami pimpinan parpol yang menjalin komunikasi dengan pimpinan parpol. Nah dari situ nanti ada kesepakatan bersama, terkait koalisi menjelang Pilkada,” tandasnya. (andri)
