KUNINGAN (MASS) – Di balik podium ruang jumpa pers, Senin (23/12/2025), Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Toni Anwar, S.Hut, memaparkan statistik yang sekilas tampak sebagai prestasi: tutupan lahan diklaim naik dari 53% menjadi 80%. Namun, paparan ini justru memicu gelombang tanya dari publik. Di tengah klaim keberhasilan tersebut, alarm bencana hidrologi di wilayah Ciayumajakuning justru berbunyi lebih kencang, mengungkap jurang antara angka birokrasi dan realitas ekologi.
Mempertanyakan Integritas Kebijakan Balai
Publik kini mulai menyoroti arah kebijakan yang diambil oleh Kepala Balai TNGC. Poin yang paling krusial adalah sikap “netralitas” Balai terhadap proyek strategis seperti geothermal. Pertanyaannya: Apakah Balai TNGC berfungsi sebagai benteng perlindungan hutan, atau sekadar fasilitator regulasi bagi kepentingan investasi?
Sikap netral ini dianggap sebagai ancaman bagi fungsi hidrologis Ciremai. Jika Kepala Balai hanya bersandar pada legalisme formal bahwa proyek tersebut “dimungkinkan secara regulasi”, maka prinsip kehati-hatian (precautionary principle) telah diabaikan. Publik membutuhkan Kepala Balai yang berani menyatakan “lampu merah” secara ekologis jika sebuah proyek mengancam ketersediaan air tanah, bukan sosok yang hanya memastikan proses berjalan sesuai aturan administratif.
Pemkab Kuningan: Terjepit Mandat Pusat
Dalam pusaran isu ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan seringkali menjadi sasaran kritik yang salah alamat. Penting bagi publik untuk menyadari bahwa seluruh otoritas pengelolaan Gunung Ciremai berada di tangan BTNGC di bawah Kementerian LHK, bukan Pemkab Kuningan.
Secara administratif, Pemkab Kuningan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur zonasi, menghentikan eksploitasi di puncak, maupun mengintervensi kebijakan internal Balai. Adalah sebuah ketidakadilan jika Pemkab Kuningan dipaksa memikul beban moril dan dampak sosial dari kebijakan hulu yang diputuskan di tingkat pusat. Kuningan saat ini berada di posisi sulit: memiliki tanggung jawab menjaga warga, namun tidak memiliki kunci atas “keran” air di gunungnya sendiri.
Krisis Hilir: Drainase Kolaps dan Bom Waktu Sampah
Namun, menatap ke arah gunung saja tidak cukup. Di wilayah hilir, krisis diperparah oleh kolapsnya tata kelola perkotaan di Cirebon dan Indramayu.
Infrastruktur Usang: Sistem drainase di wilayah hilir dinilai telah mencapai batas maksimalnya. Dimensi saluran yang ada tidak lagi sanggup menampung debit air yang meningkat akibat perubahan iklim dan kiriman dari hulu.
Sampah dan Budaya Masyarakat: Perilaku membuang sampah ke sungai dan selokan menjadi penyumbat utama. Tanpa pembenahan di sektor ini, sebagus apa pun perlindungan di hulu, banjir akan tetap menjadi keniscayaan karena air tidak memiliki jalur keluar yang bersih menuju laut.
Dampak Nyata: Miliaran Rupiah Menguap
Bencana ini bukan sekadar statistik genangan, melainkan hantaman telak bagi ekonomi regional. Estimasi kerugian ekonomi akibat banjir di Ciayumajakuning bisa mencapai miliaran rupiah setiap musim hujan, meliputi gagal panen ribuan hektare sawah, kerusakan infrastruktur jalan, hingga lumpuhnya logistik nasional di jalur Pantura.
Kesimpulan: Menuntut Keberanian Kepala Balai
Publik kini menagih keberanian Kepala Balai TNGC untuk lebih dari sekadar melaporkan kenaikan tutupan lahan secara visual. Ada tiga tuntutan besar yang menjadi perhatian:
Transparansi Perjanjian (PKS): Balai harus membuka rincian komitmen dengan pihak ketiga/korporasi secara transparan. Jangan ada data yang ditutupi di balik narasi kemitraan.
Audit Kualitas Hijau: Membuktikan bahwa 80% tutupan lahan tersebut benar-benar hutan penyerap air, bukan sekadar tanaman permukaan yang tidak mampu mencegah run-off.
Tanggung Jawab Pusat: Mendesak kementerian terkait untuk memberikan kewenangan pengawasan lebih besar kepada daerah, agar Pemkab Kuningan tidak hanya menjadi penonton saat keselamatan warganya dipertaruhkan oleh kebijakan hulu yang ambigu.
Ciremai adalah benteng terakhir kehidupan Jawa Barat bagian timur. Jika Kepala Balai TNGC lebih memilih “aman secara politik” daripada “tegas secara ekologis”, maka masa depan jutaan warga di hilir yang akan menjadi taruhannya.
Penulis: Maun Kusnandar/Ciremai Resilience Initiative
