KUNINGAN (MASS) – Terkait dengan mutasi dan promosi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, ada beberapa catatan yang menurut H Ujang Kosasih MSi selaku wakil ketua DPRD ini penting.
“Kami mengapresiasi atas kerja keras dan ikhtiar pemda yang telah melaksanakan mutasi rotasi dan promosi beberapa hari yang lalu dengan jumlah yang cukup banyak hampir mencapai 680 pegawai,” kata Ujang, Minggu (12/1/2020).
Karena ia merasa yakin melakukan mutasi rotasi promosi dan mengisi jabatan kosong dengan jumlah seperti itu tidak mudah. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan seperti pangkat, jabatan, golongan, ekspert, eselonisasi.
“Dan yang penting juga terkait dengan analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (Anjab) serta pastinya semuanya itu harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu apresiasi kepada bupati dan wakil bupati serta baperjakat yang secara institusional mempunyai kewenangan itu,” ucapnya.
Namun demikian, politisi PKB ini memandang, masih ada yang perlu mendapatkan perhatian sebagai sebuah pembelajaran kedepan. “Menurut kami idealnya kegiatan mutasi dan promosi ini bisa tuntas. Ternyata masih menyisakan pekerjaan lanjutan yang belum selesai,” ujar Ujang.
Padahal Perda SOTK (struktur organisasi tata kerja) yang menjadi salah satu landasan pelaksanaan mutasi dan promosi ini telah ditetapkan cukup lama.
“Kalo tidak salah pada bulan agustusan, harapan kami sebenarnya sejak itu pula pemda melakukan maping jabatan dan pejabat yang ada saat itu sehingga September paling lambat Oktober itu sudah ada gambaran terkait kebutuhan pejabat yang disesuaikan dengan formasi yang ada,” kritiknya.
Jika demikian maka kekurangan pejabat untuk eselon 2 yang harus melalui open bidding ini bisa dipersiapkan pada bulan sebelum akhir tahun 2019. “Akhirnya insya allah mutasi dan promosi yang dilaksanakan minggu pertama Januari 2020 ini seluruh jabatan eselon 2 bisa terisi semua,” papar Ujang.
Politisi asal Maleber ini memandang amat penting dalam pengisian kepala SKPD ini. Karena kekosongan kepala SKPD akan mengganggu kinerja SKPD tersebut. Menurut dia, PLT yang diberi tugas memimpin disebuah SKPD mempunyai keterbatasan kewenanganya sesuai peraturan perundang-undangan.
“Belum lagi kepala UPTD SD di kecamatan-kecamatan yang harus berubah dari struktural menjadi fungsional. Ini pun belum menjadi bagian dalam mutasi rotasi dan promosi kemarin,” ujarnya.
Catatan berikutnya, SOTK baru yang dipahaminya melahirkan beberapa nomenklatur jabatan baru dan ada juga nomenklatur penyempurnaan. Ia hanya mengingatkan bahwa pejabat yang diberi tugas untuk menduduki jabatan dari nomenklatur tambahan dari yang ada (atau istilah nomenklatur penyempurnaan) perlu mendapat pengukuhan kembali.
“Terlepas dari itu semua yang bisa disempurnakan dimasa yang akan datang yang paling amat penting perlu kami sampaikan adalah bahwa kami sangat berharap mutasi rotasi dan promosi kemarin menjadi momentum yang kuat bagi semua para pejabat yang telah ditugaskan dimana saja untuk bekerja lebih maksimal lagi dalam mengawal dan melaksanakan seluruh program kegiatan pemerintah daerah,” bebernya.
Ujang memahami kalau dalam mutasi rotasi dan promosi kemarin tidak memuaskan semuanya namun demikian dirinya yakin jika dihadapi dan laksanakan dengan penuh keyakinan dan semangat kebersamaan akan bisa dinikmati dengan nyaman.
“Menurut kami sekarang ini sudah bukan waktunya lagi memperbincangkan soal mutasi rotasi dan promosi yang tiada henti. Hari ini kedepan sudah waktunya perlu digalakan kerja kolektif yang saling memperbaiki, saling mengisi dan saling menyempurnakan,” pintanya.
Ujang menambahkan, sudah waktunya kencangkan ikat pinggang untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat dan negara. Bagaimana caranya bahu membahu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang konon katanya Kuningan ada pada ranking 2 prosentase kemiskinanya di Jawa Barat.
Yang tidak kalah pentingnya juga dalam kerja kolektif ini adalah saling berkordinasi dan berkolaborasi serta bersinergi satu sama lain antar SKPD dalam menuntaskan persoalan masyarakat dan mencapai visi misi pemerintah daerah yang dipimpin oleh H Acep Purnama dengan HM Ridho Suganda.
“Minimalisir bahkan hilangkan ego sektoral karena itu tidak akan ampuh dalam mengejar target sesuai harapan. Terakhir saya sampaikan selamat kepada seluruh pejabat yang telah mendapatkan kepercayaan pada posisinya. Selamat bekerja dan semoga sukses semuanya dalam mengemban amanah tersebut,” pungkas Ujang.
Sementara itu, catatan lain disampaikan oleh internal birokrat yang identitasnya enggan diungkapkan. Apa yang disampaikan H Uca Somantri MSi (mantan kepala BKPSDM/kadisdikbud) bahwa mutasi berdasarkan usulan dinas, dinilai hanya retorika.
“Usulan yang ditandatangani kecamatan diabaikan. Tak dilirik sama sekali sama bupati, sekda, kepala BKPSDM. Justru yang tanpa usulan, banyak yang promosi dan rotasi. Aneh,” rungutnya dengan nada kesal. (deden)
