KUNINGAN (MASS)- Hingga sehari menjelang penutupan lelang jabatan atau open bidding jumlah peserta lelang belum begitu banyak. Padahal yang dibutuhkan dari 11 jabatan yang kosong adalah 44 orang.
“Yang daftar baru 37 orang. Namun, kami mohon maafa belum bisa mengekpos rincian ke 37 pejabat yang daftar,” jelasnya Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kuningan Drs H Nurahim melalui Kabid Perpindahan, Pengangkatan Dalam Jabatan dan Kesejahteraan Aparatur Dodi Sudiani SST, Sabtu (16/2/2020).
Nurahim menerangkan, pada lelang jabatan ini tidak ada istilah titipan atau putra mahkota karena semua sesuai prosedur yang berlaku. Aturan yang diterapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
“Jenjang pendidikan harus menyatu dengan jabatan sekarang. Karena ada aturan dari Kemenpan No 409 tahun 2019 mengenai standar konpetensi jabatan pimpinan pratama. Disitu sudah diatur semuanya, sehingga dengan adanya aturan ni menepis adanya tuduhan putra mahkot,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Kuningan H Acep Purnama sebelum berangkat umrah meminta kepada para pejabat untuk mendaftar. Ia pastikan tidak ada putra mahkota atau putri mahkota karena semua mempunyia kesempatan yang sama.
“Tidak istilah itu. Semua itu bohong. Semua mempunyai kesempatan yang sama. Untuk itu mari daftar. Hingga hari Senin (10/2/20202) baru ada lima orang padahal kami butuh 44 orang dari 11 jabatan yang kosong,” jelasnya kala itu. (agus)
Berikut 11 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan eselon II yang akan dilelang secara terbuka
1.Sekretaris DPRD
2.Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
3.Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.Kepala Dinas Kesehatan
6.Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
7.Kepala Dinas Sosial
8.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah,
9.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 45
10.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM)
11.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Lampiran Seleksi 11 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
