KUNINGAN (MASS) – Sering terlihat mondar-mandir ke kementerian di Jakarta, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si menolak anggapan bahwa dirinya “ngamen anggaran”. Dalam podcast Kuningan Mass yang tayang Kamis (5/6/2025), ia menjelaskan strategi besar di balik langkahnya yaitu diplomasi daerah untuk menyambung harapan masyarakat.
Di tengah APBD yang tak sehat, jejaring lintas kementerian menjadi jalan realistis untuk mewujudkan mimpi pembangunan. Ia menegaskan, membangun daerah saat ini tak cukup mengandalkan APBD semata. Dengan keterbatasan fiskal, peran diplomasi kepala daerah menjadi kunci, terutama dalam membangun jejaring lintas kementerian.
“Kalau kepala daerah hanya duduk di kantor, kapan masalah rakyat selesai?” ujarnya.
Pada 100 hari pertamanya, Bupati Dian telah menyambangi setidaknya lebih dari 14 kementerian, termasuk Kementerian PUPR, KLHK, UMKM, hingga ATR/BPN. Kunjungan tersebut bukan seremonial belaka. Namun ia mengeaskan, hasil konkret mulai tampak, seperti:
- Dukungan pembangunan jembatan gantung oleh yayasan sosial berkat rekomendasi pusat,
- Komitmen dari KLHK untuk penyerahan kawasan hutan seluas 50 hektare kepada 1.200 kepala keluarga,
- Potensi investasi pengolahan kotoran hewan menjadi pupuk organik,
- Kenaikan kompensasi air dari Cirebon hingga 40%,
- Persiapan kerja sama aset idle Pemda dengan pihak ketiga.
“Ini bukan ngamen, ini strategi. Pemimpin hari ini harus punya jejaring kuat,” tegasnya.
Bupati Dian juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan pusat terhadap daerah. Menurutnya, banyak peluang yang bisa dimanfaatkan daerah jika kepala daerah mampu mengartikulasikan persoalan dengan bahasa data dan visi pembangunan yang jelas.
“Kalau kita miskin, jangan sombong. Tapi jangan juga pesimis,” katanya.
Ia menyebut, dari 514 kabupaten/kota, hanya 10% yang benar-benar mandiri secara fiskal. Sisanya tergantung pusat. Maka, diplomasi menjadi keniscayaan.
“Saya optimis. Kuningan punya modal sosial, semangat gotong royong, dan topografi yang potensial. Tinggal kita jembatani dengan strategi yang cerdas,” ungkapnya.
Bupati juga mengajak seluruh SKPD untuk tidak menunggu perintah, melainkan proaktif menjalin kolaborasi, baik dengan pemerintah pusat, lembaga donor, maupun dunia usaha.
“Sekarang bukan zamannya birokrasi menara gading. Kita harus turun, bicara, dan yakinkan orang di luar sana bahwa Kuningan layak didukung,” tutupnya. (argi)
Selengkapnya, tonton di bawah ini :
