KUNINGAN (MASS)- Selain menerangkan masalah rincian besaran biaya tes urine untuk calon kepala desa, pada kesempatan itu penyedia barang yakni Solehudin bersama Encum ingin meluruskan anggapan bahwa karena dekat dengan Bupati Kuningan H Acep Purnama, maka mereka dengan mudahnya bisa jadi pemenang untuk penyedian barang itu.
“Bukan karena kami dekat dengan Pak Bupati. Itu salah besar, kami datang menawarkan hal ini kepada BNNK Kuningan dan mereka setuju. Kenapa kami yang dapat karena kami lebih dulu. Yang datang bukan kami saja, malahan banyak,” jelas Solehudin kepada kuninganmass.com Minggu (6/10/2019).
Ia juga meluruskan, terkait dana Rp350 ribu tidak ada setoran ke BNNK dan ke DPMD sepeser pun karena ini murni bisnis dalam menjual barang.
Untuk honor petugas sudah diatur sebelumnya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
“Mengenai berapa besaran honornya. Itu menjadi rahasia kami dan bukan ranah wartawan. Namun, yang pasti mereka petugas diberikan surat tugas dari pihak BNNK ,” ujarnya
Solehudin mengaku, meski ada yang gratis dan juga tidak membayar Rp350 ribu, namun pihaknya tidak merasa rugi. Dalam bisnis itu ada dua hal yakni untung dan rugi.
Sementara itu, dalam dalam hasil tes, Solehudin mengaku rata-rata hasilnya negatif, kalau pun ada yang hasilnya tidak sesuai itu murni karena tengah sakit dan harus mengkonsumsi obat.
Sedangkan dari 10 orang yang mundur pihaknya, mensinyalir ada yang kemungkinan pengguna. Namun, mereka memilih mundur dengan adanya aturan ini.
“Jangan salah meski membeli tespek diiluar. Namun, pada saat tes mereka diawasi oleh petugas. Dan mereka juga menunjukan KTP dan surat pengantar dari Panitia 11 sehingga benar-benar tidak bisa berbohong,” pungkasnya. (agus)
