KUNINGAN (MASS) – Menanggapi pernyataan Kepala Puskesmas Lamepayung, Genie Wirawan Rafi, orang tua bayi yang mengalami penolakan layanan menyampaikan bantahan tegas. Ia menegaskan bahwa penolakan terjadi bukan terkait jadwal imunisasi, melainkan pada tahap pendaftaran.
Menurutnya, istrinya sudah mengetahui bahwa pada hari itu tidak ada jadwal imunisasi, dan hanya ingin melakukan pencatatan tumbuh kembang untuk bayinya yang baru berusia dua bulan.
Genie menjelaskan bahwa penolakan dilakukan oleh kader Posyandu yang menolak menuliskan nama anak dan istrinya, serta menolak mencatat hasil penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Padahal, layanan tersebut merupakan bagian dari pemantauan tumbuh kembang yang seharusnya tetap diberikan.
Ia juga menekankan bahwa sekalipun kader posyandu bukan ASN atau bukan petugas langsung dari Puskesmas, mereka tetap merupakan bagian dari sistem layanan kesehatan di bawah pembinaan puskesmas. Karena itu, menurut Genie, tanggung jawab moral maupun profesional tetap melekat pada pihak puskesmas sebagai pembina.
Genie kemudian mempertanyakan pernyataan Kepala Puskesmas yang sebelumnya mengklaim tidak ada penolakan layanan. “Kalau memang tidak ada penolakan, mengapa Kepala Dinas Kesehatan kemarin sore (21/11) menelepon saya dan menyampaikan permohonan maaf?” ujarnya.
Hal tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa ada insiden yang tidak bisa disangkal. Bahkan, kata Genie, pihak Puskesmas Lamepayung bersama rombongan datang ke rumahnya pada hari ini untuk meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Namun dalam statemen public, Genie menilai sikap yang ditunjukkan pihak puskesmas sangat tidak sportif karena terkesan tidak mau mengakui kesalahan. Ia meminta agar pejabat publik menunjukkan sikap ksatria dan tidak bersikap munafik.
“Kalau memang ada kekurangan, ya akui saja. Evaluasi dan introspeksi diri itu penting, apalagi menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pihak-pihak terkait memberikan pembinaan yang lebih serius terhadap para petugas maupun kader yang terlibat dalam pelayanan masyarakat. Menurutnya, layanan publik tidak boleh ada yang bersikap diskriminatif, apalagi ketika yang dilayani adalah bayi yang membutuhkan pemantauan tumbuh kembang.
Terakhir, Genie berharap Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Daerah selaku atasan ASN, serta Bupati Kuningan dapat memberikan arahan dan pembinaan secara menyeluruh. “Saya ingin semua ASN di Kabupaten Kuningan memiliki sikap ksatria, mampu mengakui kekurangan, dan benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (eki)
