Bimtek dan Pelatihan SDM RHHS Dimulai

KUNINGAN (MASS)- Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi, untuk itu penanganannya perlu keterpaduan dan lintas sektor. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik, bahkan juga ideologi.

Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan keperluannya. Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan, Hj Ika Acep Purnama, saat memberikan sambutan dalam Kegiatan Bimtek dan Pelatihan SDM Pengelola Sekretariat Rumah Harapan Hidup SejahteraRumah Harapan Hidup Sejahtera (RHHS), Supervisor dan Fasilitator Puskesos Desa Tahun 2019, di De Jehan’s Boutiqe Hotel, Sangkanurip, Selasa (19/11/2019).

Hadir mendampingi, Wakil Ketua TP PKK, Hj. Yuana Ridho Suganda beserta para pengurus TP PKK Kabupaten Kuningan. Hadir juga Plt Kadinsos PP dan PA Kuninga H Dadang Supardan MSi, Kabid Penyelengaran Sosial Yosep Yanuar SSos.

Dikatakan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan menjadi salahsatu agenda utama pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Selaras dengan Visi Kabupaten Kuningan yaitu Ma’mur, Agamis, Pinunjul (MAJU) Berbasis Desa. Maka kebijakan strategis di arahkan pada upaya mewujudkan kesejahterraan sosial bagi komponen masyarakat.

“Dalam rangka melaksanakan program kemiskinan diperlukan sistem layanan terpadu yang dilakukan oleh suatu unit layanan. Hal ini dimaksudkan agar rumah tangga miskin yang sudah tercantum dalam basis data terpadu (BDT) selain selalu terdata setiap saat, juga memperoleh layanan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut,”terang Ika.

Rumah Harapan Hidup Sejahtera (RHHS) sebagai bentuk pengembangan dari Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin. Kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan non pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Kehadiran RHHS menjadikan warga cukup datang ke satu tempat untuk mengakses beragam layanan sosial dan perlindungan sosial menjadi lebih komprehensif seperti meminta informasi kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau ingin mengetahui bagaimana cara mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jadi semua bisa dilayani dalam satu tempat dalam satu waktu,”pungkasnya. (agus)