KUNINGAN (Mass) – Warga Kuningan mengeluhkan sistem pembuatan kartu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS. Untuk bisa mendapatkan kartu tersebut, ia harus merogoh kocek cukup dalam hingga ratusan ribu rupiah.
Kejadian ini dialami salah seorang warga yang berdomisili di Kuningan wilayah selatan. Bahkan tidak menutup kemungkinan warga Kuningan di wilayah lainnya. Khususnya orang awam yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dengan dikantonginya kartu JKN BPJS.
“Saya warga Kasturi (Kecamatan Kuningan), kalau mau daftar BPJS itu gak mengeluarkan uang. Bisa jalan kaki, karena kantornya dekat di Rest Area Cirendang. Tapi saudara saya dari wilayah selatan atau timur, mereka harus mengeluarkan uang cukup besar,” ungkap Engkoy Suryo yang kebetulan aktif di LSM KIS (Kami Ingin Sejahtera).
Ia mencoba menghitung berapa uang yang dikeluarkan untuk ongkos ke kantor BPJS. Dicontohkan warga Cibingbin, minimalnya satu pemberangkatan saja bisa mencapai Rp25 ribu. Belum pulangnya dengan nilai yang sama, kemudian ditambah makan siang karena lama mengantri.
“Ada juga yang harus naik ojek dulu, kemudian naik angkutan umum. Nah, bagi masyarakat awam, tidak sedikit dari mereka yang mengajak perangkat desa. Mengisi formulir mesti mendapat bimbingan dan lokasi kantor BPJSnya pun belum tahu,” kata Engkoy.
Karena mengajak perangkat desa, maka kocek yang dikeluarkan bisa dobel. Belum lagi nanti setelah kartu BPJS jadi, harus diambil lagi oleh pembuatnya. Tentu harus mengeluarkan ongkos lagi.
“Jadi, kalau usul saya lebih baik pembuatan kartu BPJS itu sama dengan pembuatan KTP. Bisa diwakilkan untuk mengurangi beban ongkos. Belum lagi mereka harus meninggalkan sementara pekerjaannya. Warga mau menipu bagaimana sih dari pembuatan kartu BPJS? Kalau membuat KTP, mungkin bisa dicurigai kaitan dengan isu teroris,” tukasnya. (deden)
