KUNINGAN (MASS) –Mulai tahun 2026 nanti, tidak boleh lagi ada bidan praktik mandiri yang hanya lulusan D3 atau D4. Maksudnya, yang diperbolehkan praktik adalah bidan yang sudah menyandang gelar profesi. Ketentuan itu sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2023.
Kondisi di Kuningan, ternyata baru 20,6 persen saja bidan yang sudah menyandang gelar. Selain itu, bidan yang berstatus PNS baru sekitar 35 persen. Data-data itulah yang terungkap saat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kuningan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke-VIII di Hotel Cordela, Sabtu (17/5/2025).
Ada sekitar 1.261 bidan dari 12 ranting Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kuningan yang mengikuti Muscab bertajuk “Peran Bidan dalam Penguatan Sistem Ketahanan Nasional pada Krisis Iklim Melalui Sinergi dan Kolaborasi”.
Selain diikuti para bidan, kegiatan juga dihadiri Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, Sekretaris Pengurus Daerah IBI Provinsi Jawa Barat, Ine Hermina, S.Keb.,MKM, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dan
Dalam sambutannya, Bupati Dian mengatakan pentingnya Muscab sebagai ruang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan.
“Muscab bukan sekadar pemilihan ketua. Ini adalah forum untuk merancang masa depan, terutama dalam peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan, khususnya para bidan,” ungkap kata
Ia berharap Muscab dapat melahirkan program nyata dan tidak sekedar rutinitas. Menurutnya, tantangan di sektor kesehatan semakin kompleks sehingga memerlukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
“Dari sekitar 1.260 bidan, baru 35 persen yang berstatus PNS. Kita terus usahakan bertahap. Sabar ya Bu Bidan, insya Allah pelan-pelan kita perbaiki,” pintanya.
Bupati Dian juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan berbasis kinerja.
“Saya sudah instruksikan ke Dinas Kesehatan agar kedepan tunjangan berbasis kinerja. Di setiap puskesmas akan dipasang CCTV. Kalau disiplin, tunjangannya maksimal. Kalau malas, ya jangan harap,” tegasnya.
Sementara, Ketua IBI Cabang Kuningan, Hj. Widyani Apriyani Rupaidah, A.M.Keb., S.Sos., S.K.M.,, dalam laporannya menjelaskan, Muscab dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Agenda Muscab mencakup evaluasi program sebelumnya, penyusunan rencana kerja lima tahun ke depan, serta pemilihan ketua dan empat pengurus harian.
“Dari total 1.261 anggota, baru 20,6 persen yang menyandang gelar profesi. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, mulai 2026 tidak diperbolehkan ada bidan praktik mandiri hanya lulusan D3 atau D4,” jelas Widyani.
Ia meminta dukungan Bupati untuk mempercepat proses pendidikan profesi bagi bidan, kemudahan administrasi pencantuman gelar, pengangkatan jabatan ahli di puskesmas, serta penggajian sesuai UMR dan kompetensi. Ia juga berharap bidan berstatus THL dan PTT mendapat prioritas dalam pengangkatan kepegawaian.
Sementara itu, Sekretaris Pengurus Daerah IBI Provinsi Jawa Barat, Ine Hermina, S.Keb.,M.K.M., menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Muscab. Ia menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah konsolidasi dan pengambilan keputusan strategis.
Menurutnya, peran bidan di Jawa Barat sangat signifikan dalam pelayanan kesehatan. Capaian tahun 2023 mencakup pemeriksaan kehamilan (80%), persalinan (94,39%), peserta KB aktif oleh bidan (63,2%), dan imunisasi (97%) yang melampaui target nasional. (eki)
