KUNINGAN (MASS) – Para ketua BEM kampus di Kuningan, berkumpul dan berdiskusi tentang banyak hal. Mulai dari stunting, isu PJU, sampai dugaan gratifikasi Mall Kuningan.
Mereka, membahas hal tersebut dalam kegiatan Politic Discuss Club yang diinisiasi Kementerian Politik dan Kebijakan Publik BEM STKIP Muhammadiyah Kuningan bekerjasama dengan Departemen Kebijakan Publik KAMMI Komisariat Al-Quds STIS Husnul Khatimah.
Mengusung tema “Kebijakan Publik Merakyat untuk Kuningan”, kegiatan dilaksanakan di Kampus STIS Husnul Khatimah, Selasa (4/7/2023) lalu, dengan para perwakilan BEM se-Kabupaten Kuningan sebagai peserta diskusi.
Presma BEM Universitas Al-Ihya (Unisa) Kuningan , Reza Maulana, mengaku menyambut baik gelaran Politic Discuss Club tersebut. Apalagi, ini juga bisa jadi wadah silaturahmi.
“Karena dihadiri oleh kawan-kawan BEM se-Kabupaten Kuningan dan sarana diskusi untuk menggali sejauh mana Kebijakan Publik yang sudah dihadirkan oleh pemerintah memberikan dampak baik untuk masyarakat. Selain itu pula, menghadirkan solusi-solusi terkait kebijakan publik seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten kuningan saat ini, baik dalam hal pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, lingkungan dan lainnya. Harapannya tentu ruang-ruang diskusi seperti ini semakin banyak dan meluas,” ujarnya memaparkan.
Dalam forum diskusi tersebut dibahas mengenai isu sunting di Kabupaten Kuningan. Persoalan stunting, kini memiliki landasan hukum melalui Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 050/KPRS.204-Bapeda/2021 tentang pembentukan tim penanggulan stunting di Kabupaten Kuningan.
Program sebagai turunan dari keputusan Bupati ini juga sudah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dan instansi terkait lainnya. Persoalan stunting ini bukan hanya persoalan di kabupaten Kuningan melainkan menjadi persoalan nasional.
“Maka daripada itu ini perlu adanya evaluasi mengenai program penanganan persalinan stunting di Kabupaten Kuningan ini dan perlu adanya kontribusi daripada mahasiswa dalam penyelesaian masalah ini,” sebut Presma Unisa.
Hal senada juga jadi pergatian Presma BEM STIKES Muhammadiyah Kuningan Ine Meilani. Ia mengatakan, banyaknya kasus stunting ini disebabkan dari tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Kuningan. Dimana untuk mencakupi gizi yang sesuai juga perlu uang, ditambah lagi pengetahuan yang memang kurang.
“Dimulai kurangnya pengetahuan dari posyandu, dimana di posyandu itu akan diberi arahan mengenai stunting dan hal mengenai pertumbuhan anak. Akan tetapi dikalangan masyarakat ini banyaknya yang memang takut ke posyandu contohnya karena terdapat stigma bahwa kalo anak menjadi sakit setelah pemberian vaksinasi. Padahal hal ini disebabkan oleh antibody yang terdapat dalam tubuh anak tersebut bukan dari vaksin itu sendiri,” paparnya.
Tapi, lanjutnya, karena ketakutan itu justru membuat masyarakat susah membawa anak ke posyandu. Karenanya, perlu edukasi lebih terhadap masyarakat.
“Dalam hal ini semoga kami sebagai mahasiswa dapat ikut andil berperan dalam mengedukasi masyarakat terkait stunting dan pentingnya posyandu, semoga pemerintah juga dapat memperhatikan lagi terkait masalah tersebut dimulai dari segi ekonomi masyarakat. Dari kegiatan ini kami mendapatkan banyak manfaat untuk berpikir kritis dan aware terhadap permasalah yang terdapat di kuningan” ucapnya dalam tanggapan mengenai kegiatan.
Selain itu, dalam forum diskusi tersebut juga dibahas mengenai persoalan dugaan gratifikasi mall yang sedang hangat di Kabupaten Kuningan.
Adanya tanah Pemda yang akan dijadikan tanah BOT (Build Operate and Transfer) untuk dibangun mall jadi sorotan. Dimana BOT ini merupakan pemanfaatan tanah oleh pihak lain untuk didirikan bangunan dan kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu.
Dalam diskusi itu, persoalan BOT itu memungkinkan adanya dugaan gratifikasi. Selain itu, dibahas pula dalam forum bahwa tidak ada urgentifitasnya untuk pembangunan mall ini, bahkan peraturan mengenai penataan ruang sudah 10 tahun belum kunjung rampung.
Presma BEM Universitas Kuningan Vicky Firdausy Sayidin, menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik selalu terkait dengan isu, masalah dan topik tertentu karena kebijakan publik tujuannya untuk menanggapi masalah yang ada dan idealnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Dalam hal ini tentu pemerintah memiliki keterbatasan karena cara pandang, cara berpikir dan perspektif pemerintah untuk melihat sesuatu itu terbatas. Disinilah peran kita sebagai mahasiswa, sebagai mitra kritis pemerintah selain daripada kita memberikan kritik juga harus memberikan ide dan gagasan solusi supaya terjadinya kesesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan dengan permasalahan yang ada,” tegasnya.
Presma STIKes Kuningan Rizky Maulana, juga menyampaikan pendapatnya soal peran yang harus dipegang mahasiswa. Mahasiswa harus ikut andil dalam menghadapi segala tantangan zaman apalagi dengan banyaknya perubahan-perubahan yang signifikan di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Mahasiswa memiliki peran dan fungsi dimana tidak terlepas dari esensi tri dharma perguruan tinggi seperti halnya mahasiswa sebagai agent of change, social of control, iron stock, guardian of value dan moral force. Mengacu pada peran dan fungsi mahasiswa ini, mahasiswa diharapkan bisa memformulasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut agar dapat menjadi garda terdepan untuk kemaslahatan umat dan bangsa,” tegasnya.
Presma BEM STIQ Al-Multazam Ikhwan, Farhan Nurramdhani berpendapat bahwa mengenai kebijakan publik ini perlu jadi fokus khusus dan bahkan perlu dibuatkan bagiannya tersendiri dalam kabinetnya.
“Dalam forum PDC ini kita dilatih untuk menggali masalah dan bertukar pikiran untuk mendapat solusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Kuningan. Yang semua itu belum menjadi fokus kami sebelumnya,” tuturnya.
Maka melalui PDC ini, ia merasa tergerak untuk memfokusi hal itu dengan menambahkan satu kementerian dalam kabinet kami, yakni Kementrian Politik dan Kebijakan yang akan diadakan di masa jabatan yang akan datang.
“Karena kita tahu bahwa hal ini perlu diseriusi oleh kita, para Mahasiswa. Karena kebenaran harus diselamatkan. Semoga kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang rutin dilaksanakan dan menyambungkan tali saturahmi antar BEM se- Kuningan serta menjadi batu loncatan menuju mahasiswa penyelamat bangsa. Hidup Mahasiswa,” ucapnya.
Sementara, Zanuba Athifa Sukma sebagai Presma BEM STIQ Al-Multazam Akhwat juga mengatakan diskusi tersebut sangat membuka wawasan tentang kebijakan publik di wilayah Kuningan dan meningkatkan kesadaran untuk kritis dan peka terhadap problematika kebijakan di masyarakat.
“Selain itu, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan bertukar pikiran bagi para presiden BEM di wilayah Kuningan,” imbuhnya.
“Selain kita bisa menambah relasi antara BEM se-Kabupaten Kuningan, kita juga diajarkan mengenai nilai-nilai yang berkaitan erat dengan politik, antara lainnya kita bisa bebas berpendapat, memecahkan suatu perkara, memprioritaskan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Ini merupakan awalan yang baik untuk kita selaku mahasiswa yang hendak menyatakan aksi secara nyata diluar sana,” kata Presma BEM STIS Husnul khatimah, Arif Nurfauzi .
Dalam diskusi tersebut Amar Fahri sebagai Menteri Politik dan Kebijakan Publik BEM STKIP Muhammadiyah Kuningan memaparkan bahwa kebijakan publik ini terbagi dalam 3 bentuk yaitu Makro, Meso dan Mikro.
Dalam diskusi kali ini lebih terfokus pada Kebijakan Publik Mikro, karena menjadi pembahasan bagaimana kebijakan publik yang keluar dari pemerintahan Kabupaten Kuningan apakah sudah berpihak pada masyarakat atau tidak.
“Dalam kebijakan publik ini memiliki masalah dalam transparansi, dimana ada indikator dalam tranparansi ini, seperti kerangka kerja hukum, akses masyarakat, dan audit independen. Dengan permasalahan dalam kebijakan publik ini perlu diterapkan Good Governance sebagai konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Good Governance ini didalamnya membahas mengenai transparansi untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah dengan menerapkan juga konsep-konsep akuntabilitas,” terangnya.
Dalam diskusi tersebut, sempat disinggung mengenai persoalan PJU. Dikatakan, dengan persoalan PJU ini mengindikasikan tidak adanya penerapan Good Governance karena dianggap tidak adanya transparansi dalam pemilihan pemenang lelang proyek pengadaan PJU. Belum lagi merembet ke dugaan manipulasi data dan lain sebagainya.
Di akhir, Amar Fahri Dipungkas mengatakan bahwa agenda ini menjadi pantikan besar bagi pergerakan BEM di Kabupaten Kuningan.
“Agenda ini menjadi sarana untuk mahasiswa dalam memperhatikan bagaimana kebijakan publik di Kabupaten Kuningan, apakah kebijakan publik ini sudah berpihak pada rakyat atau tidak dan apakah sudah transparan atau tidak dalam kebijakan publik yang ada. Disamping itu agenda ini menjadi ajang silaturahmi bagi BEM se-kabupaten Kuningan untuk dapat bergerak bersama dalam menghadapi persoalan yang ada di Kabupaten Kuningan,” tuturnya di akhir sembari menegaskan, bahwa mahasiswa harus berperan sebagai penyambung lidah rakyat. (eki)
