KUNINGAN (MASS) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kuningan, melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Dinas Sosial pada Senin (31/7/2023) siang tadi.
Aksi tersebut dilakukan karena GMNI Kuningan menilai jajaran pemerintahan Kabupaten Kuningan tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kuningan, Hendra Nur’ Rochman pada orasinya saat pelaksanaan aksi demonstrasi.
“Kami terus tetap konsisten memantau permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kuningan sejak Kuningan diumumkan sebagai Kabupaten Miskin Ekstrim oleh Menteri Dalam Negeri. Berangkat dari hal itulah yang membuat kami tergugah hatinya untuk terus konsisten melakukan kajian-kajian di lapangan dan terus mengawal permasalahan ini dalam usaha menseriusi permasalahan ini serta mencari solusi agar Kuningan keluar dari lingkaran kemiskinan ekstrim,” kata Hendra.
Namun sayangnya, lanjut Hendra, sampai hari ini masih saja banyak permasalahan yang terjadi di lapangan.
“Kami menganggap bahwa pemerintahan Kabupaten Kuningan tidak mampu menjalankan kinerjanya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten ini,” ungkapnya.
Dalam aksi tereebut, para demonstran menyoroti persoalan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan sebagai program yang dianggap menjadi langkah untuk menurunkan angka kemiskinan.
Hendra mengatakan, sebenarnya dengan adanya program tersebut DPC GMNI Kuningan berharap bahwa Kabupaten Kuningan sedikit demi sedikit bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.
Akan tetapi, lanjutnya, fakta di lapangan sesuai hasil temuan kader-kader GMNI banyak sekali permasalahan dalam penggelontoran bantuan tersebut, sehingga sampai kapanpun bilamana terus adanya permasalahan dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan maka Kabupaten Kuningan akan sulit untuk keluar dari masalah kemiskinan.
Hendra menyebut, pihaknya membawa aspirasi dari masyarakat yang begitu resah dengan carut marutnya penggelontoran bantuan sosial tersebut.
Ia juga mengaku, GMNI menemukan permasalahan yang terjadi di masyarakat mulai dari pemotongan nominal anggaran bantuan, buku tabungan yang tidak diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penggelontoran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, KPM yang seharusnya layak mendapatkan bantuan tetapi tiba-tiba tidak dilayakan dan masih banyak sekali permasalahan yang terjadi di lapangan,
“Bagi kami itu semua jelas sudah melanggar PERMENSOS Nomor 01 Tahun 2018 yang menjadi aturan dalam terselenggaranya program tersebut,” ujar Dimas, salah satu peserta aksi.
Pada saat pelaksanaan aksi demonstrasi, masa aksi meminta penjelasan dari Kepala Dinas Sosial dan Koordinator Kabupaten Pendamping PKH terkait sajuh mana capaian-capaian kinerjanya untuk menurunkan angka kemiskinan.
Mereka juga meminta untuk ditampilkan tabulasi data statistik penurunan angka kemiskinan. Namun, masa menganggap Dinas tidak bisa menunjukkannya.
Atas dasar hal tersebut, kata Dimas, DPC GMNI Kuningan menganggap bahwa Pemerintahan Kabupaten Kuningan khususnya Dinas Sosial dan Koordinator Kabupaten Pendamping PKH tidak serius dan tidak mampu menjalankan kinerjanya dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan.
“Bagi kami dengan banyaknya sekali permasalahan yang terjadi di masyarakat dan tidak ada langkah yang jelas dalam penyelesaiian permasalahan kemiskinan, ini merupakan hal yang sudah sangat fatal,” sebutnya.
Lebih lanjut, ia menekankan perlu adanya evaluasi dan pertanggungjawaban dari pihak terkait dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi. Dan apabila pihak terkait tidak mampu bertanggung jawab dan tidak mampu menjalankan tugasnya maka lebih baik mundur saja dari jabatannya.
“Alhamdulillah aksi demonstrasi berjalan lancar. Masa Aksi berorasi menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapangan, aspirasi dari masyarakat, kekecewaan terhadap jajaran pemerintahan dan meminta pertanggungjawaban dari jajaran pemerintahan. Kami melakukan prosesi pembakaran keranda sebagai penampilan teatrikal atas rasa kekecewaan yang begitu mendalam dari masyarakat. Kami juga bersikap bilamana permasalahan ini terus ada di Kabupaten Kuningan maka kami juga akan kembali dengan aksi yang lebih besar lagi” ujar korlap aksi, Amar. (eki)
