KUNINGAN (MASS) – Setelah lama tidak memberikan penjelasan terkait berbagai tudingan atas pergantian PJ Bupati Kuningan Raden Iip dengan Agus Toyib, Ketua Partai Gerindra, Toto Tohari, akhirnya memberikan klarifikasinya kepada publik.
Isu tersebut menjadi perhatian publik karena melibatkan tiga fraksi DPRD Kuningan, yaitu Gerindra, Golkar, dan Nasdem, yang disebut-sebut memiliki andil dalam kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Toto Tohari menegaskan bahwa surat yang dikirim kepada Menteri Dalam Negeri memang benar adanya, namun ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan daerah.
“Ini adalah bagian dari tugas kami sebagai anggota legislatif, untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah,” jelas Toto, Jum’at (08/11/2024).
Toto juga merujuk pada pernyataan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, yang menyatakan pengajuan rotasi pejabat daerah adalah hak fraksi di DPRD. Akan tetapi, keputusan tetap berada di tangan Kemendagri.
“Pak Zul sudah menjelaskan bahwa rotasi pejabat bupati adalah kewenangan Kementerian, bukan ranah daerah,” tambah Toto.
Mengomentari perubahan yang terjadi, Toto mengingatkan ketika Raden Iip pertama kali diangkat sebagai PJ Bupati, muncul banyak protes dari berbagai kalangan, namun pada akhirnya tak mempengaruhi posisi Raden Iip sebagai PJ Bupati.
Kini, ketika Kemendagri mengganti Raden Iip dengan Agus Toyib berdasarkan hasil evaluasi, justru DPRD disalahkan. Toto mengajak masyarakat melihat bahwa rotasi tersebut mungkin merupakan hasil dari evaluasi kinerja Raden Iip di Kuningan.
“Apakah ini terjadi karena ada pihak yang merasa terganggu dengan dinamika politik Pilkada atau karena ada skenario tertentu? Ini masih asumsi, belum tentu benar,” pungkasnya. (ztnk)
