KUNINGAN (MASS)- Para atlet cabor biliar dari kontingen Kabupaten Kuningan yang akan bertanding di Porda XIII Bogor terancam tidak bisa bertanding. Pasalnya, Panpel dan PB Porda yang tidak mengakomodir kegiatan Manajer Meeting, Teechnical Meeting dan Drawing atlet dari 19 Kabupaten/Kota yang merupakan hasil BK Cirebon ( yang didalamnya ada Kabupaten Kuningan)
Panpel tidak mengakui hasil BK Cirebon. Mereka hanya mengakui BK Bekasi. Hal ini membuat atlet dari 19 daerah itu ketar- ketir karena mereka sudah mempersiapkan diri. Bukan hanya itu pengurus Pengcab Biliar pun harus mempertanggungjawabkan dana yang sudah dialokasikan tersebut.
Menyikapi hal ini, Ketum Pengprov Pobsi Jawa Barat Ir Rudi YB Kadarisman,menegaskan PB Porda tidak menggunakan regulasi yang disepakati Koni Jabar, baik Technical Delegate dan Technical Hand Book (THB), bahkan surat Koni Jabar tidak dijalankan. Begitu pula kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat Pobsi Pengprov Jabar dan Panpel Porda tidak diakomodir oleh PB Porda.
Masalahnya kata dia, berawal dari (BK) Babak Kualifikasi yang digelar di Bekasi dan BK Cirebon. Hal ini sangat mengecewakan yakni, PB Porda memberikan ID Card kepada atlet yang akan ikut berlaga, tetapi atlet tidak bisa main karena Panpel memakai bagan 16 sistem pertandingan artinya tidak sesuai dengan THB Cabor Biliar Porda XIII-2018.
Sementara itu, pihak Pobsi Pengprov Jabar, Panpel dan Koni Jabar dengan mediasi PB Porda sebelumnya telah sepakat akan menggabungkan ‘dua BK’ dengan menggunakan bagan 32 besar. Namun pada kenyataannya pihak PB dan Panpel tetap menggunakan bagan 16.
“Sikap Panpel dan PB Porda tersebut, otomatis menjadi masalah bagi Pengcab-Pengcab Kabupaten/Kota, karena harus mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah diterima dari Pemda/Konida dalam rangka pembinaan untuk mengikuti Porda,” ujarnya kepada wartawan disela-sela persiapan jelang pelaksanaan Porda Selasa (2/10/2018).
Untuk mengantisifasi kekecewaan atlet, pihak Pobsi Jawa Barat lanjut dia, akan membuat event yang sama dengan PB Porda sebagai alternatif untuk mengakomodir atlet yang tidak ikut bermain. Diharapkan dengan alternatif ini bisa disetujui oleh Koni Jawa Barat. Hal ini agar pelaksanaan cabor Biliar Porda XIII dapat berjalan lancar sesuai jadwal.
“Kami yakin bahwa kita punya persepsi yang sama, dimana kita menjunjung tinggi kepentingsn atlet diatas segalanya. Namun sejauh ini saya masih berharap kepada PB Porda untuk bisa mengakomodir persoalan tersebut dan menerapkan sistem pertandingan bagan 32 sesuai THB serta dukungan Koni Jabar dapat dilaksanakan, ” tandansya.(agus)