KUNINGAN (MASS) – Keberadaan anjungan Jawa Barat yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dinilai oleh Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat kurang mendapat perhatian oleh Pemerintah Provinsi Jabar.
Untuk itu, Komisi I mendorong optimalisasi anjungan Jabar di TMII.Anjungan Jabar yang terletak di TMII di Jabar yang dikelola oleh Kantor Badan Penghubung.
“Anjungan merupakan etalasi Provinsi Jawa Barat, untuk itu, sudah seharus pihak pengelola anjungan harus berinovasi dan proaktif melalui berbagai kegiatan yang dapat menarik para kunjungan wisatawan untuk datang ke anjungan Jabar di TMII,” tandasnya.
Menurut Anggota Komisi I DPRD Jabar Yosa Octora Santono, anjungan Jawa Barat perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Terlebih status pengelolaan anjungan Jawa Barat di TMII Jakarta, berada dibawah naungan Kantor Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Yosa menyebutkan, keberadaan anjungan tersebut seharusnya dapat berdampak pada program pemerintah.
“Bahkan, anjungan ini harus bisa dimanfaatkan secara optimal,”kata anggota dewan dari Dapil Jabar 13 (Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar).
Terlebih, kata Yosa, anggaran dari APBD difokuskan pada pembangunan infrastruktur dalam area anjungan.
Sebab, area anjungan dinilai kurang menarik minat pengunjung, karena terisolasi oleh pembatas atau pagar.
“Bagaimana pengunjung mau datang ke Anjungan Jawa Barat, areanya saja tidak terlihat jelas bahwa di sini ada anjungan Jabar,” katanya.
Selain itu, lanjut politisi dari Partai Drmokrat ini, Gubernur juga sudah mewanti-wanti Kantor Badan Penghubung sebagai pengelola anjungan, harus proaktif.
Pihaknya dari Komisi I DPRD Jabar juga mendorong pengelola Kantor Badan Penghubung Jabar untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan di anjungan dan mempublikasikannya, untuk menarik minat pengunjung dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Memperkuat publikasi yang mewakili ke-Jawa Baratan-nya akan lebih bagus dan menarik perhatian orang banyak,” ujarya lagi.
Adapun terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Yosa menilai bahwa Kantor Badan Penghubung Jabar di Jabar perlu mendapat tambahan personil yang kompetensi tinggi.
Untuk itu, seharusnya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menambah staf dan personil yang memiliki kompetnesi tinggi.
“Di sini kan dekat dengan beberapa kementerian, fungsi badan disini berperan penting untuk melobby ke kementerian, dengan mencari peluang yang sejalan dengan program Pemerintah Jawa Barat”, tandasnya Yosa mengakhiri. (agus)
