KUNINGAN (MASS) – Puluhan wartawan yang mengatasnamakan Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (Anarkis) meminta tranpransi dana covid-19. Pasalnya, selama ini banyak simpung siur mengenai besaran dana.
Dari data yang dihimpun kuninganmass.com ada yang menyebut Rp77 miliar. Disisi lain Rp75 miliar. Hal ini tentu membingungkan.
Dengan tidak ada penjelasan ini tentu membuat banyak pihak bertanya termasuk wartawan. Harusnya ada informasi yang terbuka.
Menyikapi hal ini maka pada Selasa (9/6/2020) Anarkis melakukan audensi
dengan Bupati Acep Purnama. Anarkis beraudensi di ruang Tim Crisis Center.
Tampak hadir Sekda Dr Dian Rachmat Yanuar, Kadiskominfo Teddy Suminar MSi, Kepala BPKAD Dr A Taufik Rahman. Lalu, Kadinskes dr Susi Lusiyanti MM dan Kepala Pelaksana BPBD Kuningan Agus Mauludin.
“Kami sengaja melakukan hal ini karena selama ini tidak ada transpransi. Media kesulitan mencari informasi. Padahal dana itu milik publik,,” ujar Pentolan Anarkis Iyan Irwandi.
Bukan hanya itu, masalah pelanggaran PSBB pun kerap terjadi dan ironisnya lagi dilakuian oleh para pejabat.
“Selama ini kami teriak-teriak masalah aturan PSBB, eh ini tidak memberikan contoh, maka hal ini pun kami pertanyaakan,” tandasnya.
Bukan masalah itu, dari pantauan kuninganmass.com pun berbagai pertanyaan pun terus bermunculan terutama dugaan ada penyimpangan pada anggaran covid. Terlebih ada lembaga yang melakukan penelitian.
Masalah pembelian eks gedung RSCI pun turut dibahas karena diluar ada dugaan nilai lebih besar.
Selain itu juga masalah pengadaan sembako untuk warga yang terdampak covid-19 yang pemenang tendernya anggota DPRD.
Dari pantauan satu persatu pertanyaan mulai dijawab oleh bupati. Diharapkan dengan audensi ini, maka ada titik terang terkait transparansi anggaran.
Publik wajib mengetahui karena anggaran ini uang rakyat. Pasalnya, kalau tidak terbuka maka akan menjadi bom waktu.(agus)
