KUNINGAN (MASS) – Fraksi demi fraksi menyampaikan pandangannya soal pembentukan Pansus Gagal Bayar APBD TA 2022 dalam Rapat Paripurna, Rabu (15/2/2023) sore ini.
Setidaknya, dari 8 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kuningan, 5 diantaranya masih “keukeuh” meminta pembentukan Pansus.
Namun 2 fraksi, meminta Pansus ditunda dan menunggu progres sampai April 2023 nanti. Sementara, 1 fraksi memang tidak mengusulkan sejak awal.
Kelima fraksi yang masih keukeuh minta Pansus, adalah PKS, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PPP. Selebihnya, PKB dan PAN meminta tunda sampai progres selesai. Sedangkan PDIP, sejak awal tidak usul Pansus.
Fraksi PKS, diwakili Etik Widiawati mengatakan, urgensi pembentukan Pansus justru untuk mencari akar masalah agar tidak terjadi lagi di tahun mendatang.
“Penyelesaian (hutang Pemda) mah kewajiban, ada atau tidak Pansus,” kata Etik.
Senada, Fraksi Gerindra juga mengutarakan hal serupa. Melalui ketua fraksi Toto Tohari, Gerindra ingin permasalahan ini jadi terang benderang.
Sementara, Fraksi PKB melalui Apif Firmansyah mengatakan, pihaknya sejak awal memang mengusulkan Pansus. Namun, saat ini pihakna sudah melihat progres yang dilakukan Pemda.
“Fraksi kami secara de facto tidak mencabut usulan. Namun fraksi kami mengajak secara kemanusiaan, Pemda saat ini sedang mengusahakan melakukan progres-progres, bahwa sudah ada pembayaran. Kami setuju dibentuk Pansus, tapi memberikan kesempatan pada Pemda sampai dengan bulan April,” kata Apif.
Hal senada juga disampaikan Fraksi PAN. Melalui legislator Toto Suharto, PAN mengaku sudah melakukan kajian mendalam, termasuk progres yang kini sedang dilakukan Pemda. Termasuk perubahan parsial APBD 2023.
“PAN memberikan ruang Pemda untuk menyelesaikan,” ujarnya senbari menjamin, akan jadi yang terdepan mengusulkan pansus jika sampai April belum selesai.
Sementara, Ketua F-Golkar Yudi Budiana mengawali paparannya dengan mengapresiasi usaha dan upaya yang dilakukan Pemda. Namun, pihaknya ingin menggali akar permasalahan.
Apalagi, Pemda sampai mengajukan Pinjaman senilai 60 Milyar untuk penyelesaiannya, itu memperkuat alasannya mengusulkan pansus.
Senada, Ketua Fraksi Demokrat Toto Hartono juga mengutarakan hal serupa. Persetujuannya untuk membentuk Pansus, merupakan rasa keterpanggilan untuk berkontribusi menyelesaikan persoalan.
“Kita merasa terpanggil ikut serta menyelesaikan. Untuk menyelesaikan, kita harus mengetahui dulu. Dengan terjadi seperti ini, kita akan tahu akar permasalahan yang sebenarnya. Kami tidak akan mengkambinghitamkan siapa yang salah,” kata Toto.
Begitu pula Fraksi PPP dr Toto Taufikurrohman. Toto mengaku pada dasarnya pihaknya memberikan apresiasi upaya Pemda.
Namun, pihaknya sebagai lembaga legislatif juga ingin memberikan sumbangsih pemikiran penyelesaian soal gagal bayar. Toto menjamin, pihaknya bukan mau ngaririweh, justru mengutarakan pikiran.
“Ikan Sepat Ikan Gabus. Lebih Cepat Lebih Bagus,” kata Toto melantunkan pantun.
Sementara, F-PDIP sejak awal mengatakan pihaknya mengajak anggota untuk sedikit lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, saat ini langkah Bupati sudah sangat komprehensif. Apalagi, sudah juga disampaikan Pemda bagaimana penyelesaiannya baik itu di Banggar maupun komisi.
Karenanya, sejak awal F-PDIP menilai tidak perlu ada Pansus. (eki)
