KUNINGAN (MASS) – Pada Rakor pengawasan partisipatif yang digelar di Aula Hotel Horison Rabu (6/12/2017), Kasi Intelkam Polres Kuningan AKP Iwan Rasiwan SH MH berbicara soal kerawanan pilkada. Ia menyebutkan, politik menempati urutan teratas sebagai sumber konflik.
“Ada 6 sumber konflik mengacu pada UU 7/2012 bab II pasal 5. Diantaranya, politik, ekonomi, sosbud, antar umat beragama suku etnis, masyarakat dengan pelaku usaha dan distribusi SDA yang tak seimbang. Nah politik ini berada di urutan nomor satu,” sebutnya di hadapan puluhan peserta rakor.
Tak heran jika aparat keamanan harus siaga dalam menciptakan suasana tetap kondusif. Ketika muncul potensi gangguan, maka tindakan preventif harus segera dilakukan.
Hasil pemetaannya, kerawanan pilkada dibagi oleh Iwan dalam tiga waktu. Mulai dari pra pemilihan, masa kampanye sampai pada saat pencoblosan dan penghitungan suara. Pada pra pemilihan, ia memetakan, kerawanan bisa muncul kisaran tanggal 8-10 Januari 2018.
“Pada masa-masa itu waktunya pendaftaran pasangan calon ke KPU. Biasanya tiap pasangan itu show of force membawa massa ketika daftar. Maka dari itu di jalan Jendral Sudirman berpotensi macet,” ungkapnya.
Begitu juga pada masa kampanye yang lamanya 4 bulan. Banyak kerawanan yang perlu diantisipasi. Termasuk pada masa tenang. Justru menurutnya, masa tenang sesungguhnya tidak tenang. Banyak ajakan-ajakan via SMS atau medsos untuk memilih pasangan tertentu.
Ia mengisahkan pada pilkada 2013 lalu muncul kasus pembagian odol dan sabun pada masa tenang. Tidak menutup kemungkinan pada pilkada 2018 nanti, hari tenang muncul pula kasus serupa. Hal itu dapat menjadi pemicu kerawanan pilkada.
“Berikutnya pada saat pencoblosan atau penghitungan suara. Pembakaran bilik suara atau perusakan bilik suara, efeknya sangat besar. Ketika dibandingkan dengan orang kemalingan motor sehari 10 unit, misalnya, maka efek perusakan 1 saja bilik suara, itu jauh lebih besar,” ungkapnya. (deden)
