KUNINGAN (Mass) Di tubuh PDIP, antara H Acep Purnama MH dan Rana Suparman SSos bersaing cukup ketat dalam berebut pengaruh. Kompetisi ini nampaknya terus berlanjut hingga pilkada 2018 yang ditentukan oleh keluarnya surat rekomendasi dari DPP. Di tengah persaingan tersebut, muncul sosok Nuzul Rachdy SE (ketua F-Restorasi PDIP) yang sudah tidak bisa lagi mencalonkan anggota DPRD Kuningan nanti. Alternatif politisi asal Manis Kidul Jalaksana itu, jika tidak nyaleg DPRD Jabar atau DPR RI, ia mencalonkan bupati/wabup.
Kendati demikian, Zul (sapaan akrab Nuzul) bukan berarti tidak punya lagi pesaing yang masuk kategori bakal calon alternatif. Sebagai partai besar di Kuningan, partai kepala banteng moncong putih tersebut mempunyai stok kader pemimpin cukup banyak. Di situ terdapat Dede Sembada yang kini menjabat wakil bupati, Tresnadi (sekretaris DPC) yang kini duduk sebagai ketua komisi III DPRD, H Rusliadi MSi (anggota DPRD), dan lainnya. Bahkan bisa pula M Ridho Suganda SH atau H Ade Petruk SH MH MBA.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPC PDIP Kuningan, Tresnadi mengatakan, baik Pilbup maupun Pilgub partainya belum membuka penjaringan. Namun bagi mereka yang berminat untuk mencalonkan, dirinya mempersilakan agar melakukan sosialisasi dari sekarang. Anjurannya itu bukan hanya ditujukan kepada kader PDIP tapi juga non kader.
“Acep, Rana, Desem, Zul, saya, Edo, dari birokrat, tokoh masyarakat, itu bisa saja. Nanti orang-orang yang berminat itu mana yang daftar ke PDIP. Kami akan melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap yang mendaftar sesuai mekanisme,” jelasnya saat silaturahim ke kantor kuninganmass.com malam hari (27/1/2017).
Lantaran sejauh ini Acep Purnama belum mengeluarkan statement resmi hendak mencalonkan kembali, Tresnadi berkomentar. “Sangat disayangkan kalau tokoh seperti Acep Purnama tidak punya niatan untuk maju kembali,” tandasnya.
Ditanya sosok Edo dan Desem, sekali lagi Tresnadi menegaskan, siapa pun boleh apabila mereka mendaftar ke PDIP.
“Siapapun. Mau Edo, Desem, birokrat yang aktif ataupun mantan, tokoh masyarakat, siapapun boleh. Apabila mereka mendaftar ke PDIP nanti akan ada penjaringan dan penyaringan. Kalau ternyata hasilnya berpeluang menang tinggi, tidak menutup kemungkinan akan direkomendasi. Sederhananya, partai ingin mencalonkan orang yang peluang menangnya paling baik. Dari mana pun, mau kader non kader, struktural atau non struktural,” beber dia.
Terkait calon wakil bupati, Tresnadi seolah-olah tidak mengharuskan satu paket dari PDIP. Semua dikembalikan kepada hasil survey. Bisa dari PDIP, partai lain, tokoh masyarakat atau lainnya yang dianggap terbaik berdasarkan hasil survey.
“Buat apa kami mencalonkan kalau untuk kalah. Sehingga rekruitmennya tidak asal-asalan, penuh perhitungan. Sudah diperhitungkan saja ternyata enggak mudah untuk menang, apalagi tidak diperhitungkan,” pungkasnya. (deden)
