KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH mengakui dirinya memang punya tanah di sekitar area yang akan jadi rute Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS). Hal itu dikatakan Acep, sesaat setelah mengesahkan APBD TA 2023 akhir November lalu.
Acep, menjawab hal tersebut saat ditanya perihal nomenklatur 5.201 (rencana pembebasan lahan untuk JLTS) dalam APBD TA 2023. Sempat ditolak 4 fraksi, rencana yang tertuang dalam APBD itu akhirnya tetap diketuk palu.
“Saya rasa itu bukan menolak, kalo menolak mah tidak ada solusi ya, itu kan semuanya juga memberikan saran kepada kami,” sebut Acep sembari menjanjikan, pembebasan lahan tahun ini, akan segera direalisasi.
Soal keterlambatan realisasi, Acep menyebut bukan karena tidak dikerjakan. Justru itu karena saking hati-hatinya. Namun, Acep memastikan secara prosedur sudah benar.
“Kalo dalam dinamika, ada yang kurang cocok, wajar. Tapi yang kami tangkap masyarakat begitu antusias (ingin diteruskan),” tuturnya.
Antusias masyarakat itu, kata Acep, bisa saja karena ada ganti rugi proyek. Namun, lebih dari itu, Acep menyebut ada keinginan masyarakat tanahnya dilalui jalan utama/pinggir jalan.
Dengan begitu, harganya bakal naik, serta akan ada nilai atau efek ekonomi yang dirasakan langsung.
Saat disinggung soal isu banyaknya pejabat yang sudah membeli tanah duluan sebelum rencana ini mencuat karena tahu bakal ada JLTS, Acep menjawab cukup lugas.
“Sudah dibeliin oleh siapa. Oleh saya? (Sebutlah begitu) Saya dari dulu punya tanah di sana, saya punya tanah di sana juga gak ngerti dimana tempatnya walllohi. (Dan) Kalo misalnya ada yang beli (juga) ya sah sah saja. Tidak ada niat saya misalnya memiliki sesuatu karena ada rencana ini atau sesuatu,” tegas Acep.
Acep menyebut, adanya dinamika pro kontra sangatlah wajar. Apalagi, ada sekitar 144 bidang tanah/kepemilikan (di Windujanten) yang akan dibebaskan.
Meski begitu, dirinya optimis bisa berjalan. Acep juga meyakinkan, bahwa anggaran pembebasan tahun 2022 ini, akan terserap tepat waktu.
“Pasti terserap lah. Saya itungannya begini, kalo lancar hanya bisa dua desa (anggaran 30 M hanya cukup untuk pembebasan lahan dua desa, dan itu dianggap bisa cepat),” tuturnya.
Sebelumnya, ketuk palu APBD juga memang cukup penuh kejutan. Beberapa fraksi, menunjukkan respon yang terbilang “diluar dugaan”.
Baca : https://kuninganmass.com/diwarnai-wo-fraksi-pks-apbd-ta-2023-tetap-diketuk-palu/
F-PKB misalnya, sejak awal lantang mengkritisi pembelian lahan di APBD TA 2022, malah jadi fraksi yang mendukung pengesahan tanpa syarat.
Begitu juga dengan F-Gerindra. Melalui personilnya fraksi tersebut lantang menentang pembebasan lahan, namun dalam sidang justru “melempem” dan menyetujui.
Fraksi lain yang tidak diduga juga F-PAN. Sampai beberapa saat (dalam hitungan jam) masih dikabarkan menolak, dalam sidang justru dianggap “berkhianat” oleh barisan penolak karena berbalik mendukung APBD, termasuk pembebasan lahan untuk JLTS.
Otomatis, barisan fraksi yang menolak penambahan anggaran pembebasan lahan JLTS tinggal F-PKS (melakukan Walk Out), F-Golkar, F-Demokrat dan F-PPP saja. (eki)
Video Rapat Paripurna dan Wawancara Bupati : https://www.instagram.com/tv/CllxZELI4qQ/?utm_source=ig_web_copy_link
