KUNINGAN (MASS) – Kasus depresi di Kuningan yang tinggi, meskipun disinyalir bukan karena “berantem” antara bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, hal itu jadi sorotan Fraksi PKS DPRD Kuningan. Masalah berat tersebut dituangkan dalam Pandangan Umum (PU)nya yang disampaikan saat sidang paripurna beberapa hari ke belakang.
“Tingginya kasus depresi dan keputusasaan yang disinyalir sebagai dampak masalah ekonomi dan beban hidup, F-PKS meminta penjelasan kepada pemda dan meminta juga pemda merancang tindakan preventif untuk mengatasi tindakan serupa pada tahun selanjutnya,” pinta fraksi yang diketuai H Asril Rusli Muhammad MPd itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus bunuh diri di Kuningan cukup tinggi. Bahkan hal itu jadi perhatian serius salah satu organisasi kemahasiswaan di Kuningan, sampai turun ke jalan. Hilangnya satu nyawa saja rakyat Kuningan tidak boleh dianggap angin lalu lantaran jadi tanggungjawab pemerintah untuk mengatasinya.
Terbaru, salah seorang santri ponpes Kuningan wilayah timur melakukan aksi bunuh diri. Tak heran jika kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kuningan melancarkan aksi, Selasa (8/6/2021) lalu.
Berita sebelumnya: https://kuninganmass.com/banyak-bunuh-diri-kammi-tuntut-pemerintah-jangan-diam/
“Pemerintah harus melakukan sesuatu. Apakah banyaknya kasus bunuh diri merupakan dampak banyaknya kemiskininan? Jika demikian apakah hal seperti itu bisa dikatakan prestasi pemerintahan saat ini yang dipimpin Acep-Ridho?,” tandas Ketua KAMMI Kuningan, Iis Mukhlis saat orasi di pendopo tempo hari.
Soroti pula RSCI, Pajak Sembako hingga Beras Tak Layak
Fraksi PKS juga termasuk salah satu fraksi yang menyoal keberadaan rumah sakit darurat covid eks RSCI. Disebutkan, dari anggaran Rp31,294 M untuk belanja kegiatan penanganan pandemic, salah satunya untuk pengadaan RS darurat senilai Rp7,5 M. Bahkan ditambah renovasi RS darurat Rp2,250 M dan operasional RS tersebut sebesar Rp400 juta.
Namun anehnya keberadaan RS darurat belum optimal dimanfaatkan sehingga pemda terkesan melakukan kemubaziran dalam menggunakan dan membelanjakan anggaran yang begitu besar.
Baca juga: https://kuninganmass.com/anggaran-pengadaan-rs-covid-dipertanyakan/
Dalam membahas sembako, fraksi yang diketuai H Asril Rusli Muhammad ini menyoal dana Rp14,9 M untuk jaring pengaman social dan kegiatan pada bidang penanganan dampak ekonomi senilai Rp 1 M.
Sayangnya, masih ditemukan adanya 2.191 KRTS penerima bantuan sembako yang tidak dilengkapi NIK, terdapat 3.559 KRTS penerima bantuan sembako dengan NIK yang tidak valid, ada 50 KRTS yang terdaftar lebih dari satu kali, dan terdapat 1.961 KRTS penerima bantuan sembako telah terdaftar sebagai penerima bantuan lainnya.
“Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) F-PKS melihat banyak temuan di lapangan terkait kualitas beras yang tidak layak konsumsi,” ungkap Asril.
Kaitan dengan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, PKS tegas menolak karena dinilai tidak sesuai Sila ke 2 Pancasila. Tidak adil dan tidak manusiawi, jika mayoritas rakyat Indonesia yang notabene menengah ke bawah justru dikenakan pajak, sedangkan orang kaya diberikan kebijakan tax amnesty, juga pajak 0% untuk PPnBM. (deden)
