KUNINGAN (Mass) – Salah satu upaya untuk lebih meningkatkan profesionalisme pengelola informasi badan publik pemerintah daerah, Bagian Humas Setda Pemerintah Kabupaten Kuningan menggelar seminar bertajuk Peran ASN dalam Keterbukaan Informasi Publik. Acara yang digelar di aula BJB kuningan itu diikuti sedikitnya 80 orang perwakilan setiap SKPD Kabupaten Kuningan.
“Keterbukaan Informasi Publik (KIP) seperti diatur dalam undang-undang KIP haruslah mampu memberi warna baru bagi sistem demokrasi di tanah air,” ucap Wakil Bupati Kuningan, H Acep Purnama MH saat memberikan sambutan seminar kehumasan kemarin, Kamis (28/4).
Bagi pemerintah kata Acep, keterbukaan informasi publik diyakini mampu mendorong implementasi reformasi birokrasi. Karena itulah, pemerintah terus mendorong keterbukaan informasi publik bagi jajarannya.
“Saya berharap agar dengan diberlakukannya otonomi, maka berimplikasi pada munculnya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah,” katanya.
Oleh sebab itu lanjut Acep, system sentralisasi itu ditinggalkan diganti dengan desentralisasi. Orientasi juga berubah dari yang semula bersifat birokratif dan direktif, menjadi pemerintahan yang berorientasi kepada pelanggan (masyarakat).
“Atau orientasinya itu customer driven and service oriented government atau lebih mengutamakan pelanggan dan berorientasi pada pelayanan pemerintah,” ujarnya.
Dirinya meminta, birokrat atau ASN dituntut memberikan pelayanan professional. Lalu, mental ‘majikan’ harus dihilangkan dan lebih meningkatkan profesionalitas, transfaransi dan akuntabilitas menjadi hal yang penting sebagai basis kinerja pemerintahan daerah di era otonomi.
“Implikasinya, pemerintah dituntut memiliki strategi berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,” pungkasnya. (andri)
