Kuningan, 17 Juli 2020
Kepada
Yth. Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat
di
Tempat
Bapak pengurus pgri prov, pengurus kab, kelengkapan organisasi, dewan penasehat, dewan pembina, ketua cabang, dan yang paling kami banggakan utusan ranting yang dalam hal ini adalah peserta yang sangat istimewa karena pada pundak utusan rantinglah keberlangsungan organisasi, maju mundurnya pgri ditentukan dalam hajat ini.
Sudah bukan jadi rahasia lagi adanya gonjang ganjing menghadapi hajat konkab ini, bapak dari pengurus prov sudah mafhum adanya kami pernah membuat somasi ke tingkat prov tapi kami tidak mendapatkan jawaban yang jelas kami menunggu kapan kami duduk bersama difasilitasi dari prov.
Kami membuat somasi jangan dianggap tindakan ilegal, apalagi dicap kami ini arogan, tapi inilah rasa memiliki organisasi yang sangat besar, ingin marwah pgri pada posisi yang benar, hingga pgri menjadi organisasi yang dihitung dan diperhitungkan oleh siapapun.
Untuk bahan renungan diantara point somasi tersebut adalah :
- Penetapan kepanitiaan (panitia mandat, pemeriksa keuangan yang seharusnya dilaksanakan dalam konker terakhir sementara di kuningan hanya ada jeda 20 hari.
- Dalam pembentukan rapat persiapan konkab tertanggal 7 maret 2020 yang hadir dalam rapat hanya ketua cabang dan itupun banyak ketua cabang yang tidak hadir, diperparah lagi tidak dilibatkannya satupun utusan ranting.
- Utusan yang ikut dibatasi hanya 6 orang setiap cabang terdiri 3 utusan cabang 3 utusan ranting.
Dalam hal ini kami merasa ada pengebirian utusan ranting padahal ini adalah hajatnya pesta demokrasi ranting.
Ketika kami tanyakan dalam rapat tersebut jawabannya karena anggaran yang sangat terbatas. Kalau toh alasan anggaran yang jadi permasalahan kenapa dilaksanakan di luar kuningan, kenapa tidak dilaksanakan di kuningan saja yang terpenting bagi kami keterlibatan yang memiliki hak suara yakni ranting tidak dikebiri.
Dan alhamdulillah rencana konkab di baturaden gagal walaupun dengan alasan covid 19. Dan alhamdulillah pihak yang diharap bisa memfasilitasi permasalahan tersebut sampai detik sekarang tidak ada ujung pangkalnya.
Terakhir kami kembali mengadakan rapat di pgri kuningan tertanggal 30 juni 2020 lagi lagi pelanggaran dipertontonkan. Dalam rapat tersebut tidak melibatkan ranting dan memaksakan untuk dilaksanakan konkab pada hari ini dengan aturan main yang menyakitkan kami selaku utusan ranting yang punya hak suara. Setiap cab hanya boleh mengikutsertakan 3 orang utusan terdiri 1 utusan cab dan 2 utusan ranting. Terjadi lagi pengebirian hak ranting.
Silahkan untuk dipikirkan bersama
Jumlah ranting sekab berjumlah 236. Kalau yang hadir utusan ranting per kecamatan hanya 2 orang maka sekab hanya diwakili oleh 64 ranting, kita singkirkan dulu tentang kuasa mandat, logikanya yang hadir 64 orang berbanding 236 masih pantaskan ini dilanjutkan. Terjadi lagi pengebirian suara ranting.
Dan yang parahnya lagi terpikirkan oleh kita semua tidak? Efek domino dari minimnya kehadiran ranting ini akan menimbulkan konplik di cabangnya masing masing, hingga efek yang lebih parahnya lagi rasa memiliki organisasi menjadi luntur hingga akan berdampak pada kelangsungan organisasi ini kedepan mau menjadi seperti apa.
Untuk bahan renungan selanjutnya pengurus kab sudah memberitahukan bahwa pihak pengurus provinsi memberikan kelonggaran konkab ini boleh dilaksanakan selambatnya bulan desember 2020 karena masalah wabah covid 19, kesan yang muncul pengurus kab terlalu mamaksakan untuk sesegera mungkin dilaksanakan dengan peserta yang ikut sangat dibatasi, wajar jika kami punya pikiran negatif terhadap pengurus yang sekarang.
Marilah belajar dewasa perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, kalah menang itu sebuah sunatullah, tapi belajarlah sebuah pertarungan diraih dengan sikap gentel dan tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Kalau sebuah kemenangan sudah diawali dengan ketidak jujuran pertanyaannya mau menjadi seperti apa organisasi pgri kedepan. Rasa memiliki organisasi akan muncul jika anggota merasa dilibatkan dalam hajatan demokrasi ini.
Wassalam
Syarip
