KUNINGAN (MASS) – Karena dirasa tidak berdampak ke masyarakat secara langsung, dana penanganan Covid-19 di Kuningan dipertanyakan. Pemkab Kuningan diminta untuk transparan agar tidak memunculkan suuzon di kalangan masyarakat.
“Harus jelas penyerapannya sehingga tidak terjadi suudzon dari kalangan masyarakat cukup besar kan anggarannya,” ucap Ketua LSM Geram Kuningan, Rudi Idham Malik, Jumat (17/4/2020).
Ia mengatakan, untuk penanganan covid 19, pemkab yang dimotori oleh bupati harus memutar otak agar kebutuhan anggaran terpenuhi. Bahkan kabarnya, seluruh SKPD merelakan adanya pemangkasan anggaran hingga sekitar 6%.
“Oleh sebab itu ditengah-tengah pandemi covid 19 ini masyarakat sangat membutuhkan perhatian pemerintah baik di perkotaan maupun pedesaan. Hemat saya pemerintah seharusnya terbuka untuk apa anggaran tersebut dan secara detail pos pos yang harus di realisasikan,” sarannya.
Jadi, sambung Rudi, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan mengenai anggran penanganan covid 19 ini. “Itu kan lebih fair daripada banyak yang berasumsi negatif. Kalo sudah dipaparkan kan jelas, tidak ada lagi yang berhusnuzon,” pinta dia.
Asumsi negatif ini muncul dimasyarakat ketika mendengar besarnya anggaran yang dialokasikan pemda. Sementara sejauh ini dana yang dialokasikan tersebut tidak ada dampaknya ke masyarakat.
“Nah sementara bupati melalui sekdanya kan gak memaparkan untuk apa-apanya. Yang banyak orang tau hanya untuk pembelian rumah sakit sekitar 9 milyar. Nah sisanya untuk apa saja kan belum dijelaskan secara detail,” kata Rudi.
Menurut dia, pemerintah pusat juga menjelaskan secara rinci penyerapan anggaran penanganan covid. “Untuk A sekian, untuk B sekian dan seterusnya, dipaparkan secara jelas,” tandasnya. (deden)
